REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seperti ditunjukkan buku UAE at A Glance (2007), pada abad ke-16 mulai datang pelaut-pelaut Eropa, semisal Portugis, di kawasan Teluk Persia. Mereka semula menunjukkan niat hanya berdagang, tetapi kemudian mengganggu dan bahkan menguasai wilayah tempatan.
Penduduk Arab di daerah Uni Emirat Arab (UEA), seperti kota-kota pelabuhan Julfar, Dibba, Bidiya, Khor Fakkan, dan Kalba, menderita akibat serangan mereka. Walaupun armada Eropa terbilang unggul dalam persenjataan, kabilah-kabilah Arab terus mengadakan perlawanan untuk membendungnya.
Sebagai contoh, Suku Qawasim yang menguasai sekitar Semenanjung Ras al-Khaimah berjibaku menahan kekuatan pasukan asing. Kabilah Arab tersebut pada awal abad ke-19 telah mampu membangun puluhan kapal-kapal tempur berukuran besar.
Kapasitasnya dapat diandalkan untuk menampung sekira 20 ribu orang tentara yang siap bertempur di atas laut. Dalam perspektif Inggris Raya—imperium yang berjaya pada kurun waktu tersebut di seluruh samudra dunia—para pejuang Arab itu dicap sebagai bajak laut, hanya karena mengganggu rute perniagaan maritim antara Teluk Persia dan India.
Di wilayah perdalaman, muncul desa-desa yang dipimpin secara adat. Misalnya, Bani Yas berkuasa di Liwa secara ekonomi dan sosial sebelum abad ke-16. Artinya, pra-kedatangan dominasi Eropa di Arab timur.
Sementara itu, Abu Dhabi mulai melembaga menjadi perkotaan sejak 1790-an berkat industri pengolahan mutiara. Gerak perekonomian tersebut menarik perhatian para petinggi Bani Yas. Keluarga Al Bu Falah alias al-Nahyan sebagai bagian dari kabilah tersebut merintis migrasi ke Abu Dhabi dari Liwa.
Pada awal abad ke-19, Keluarga Al Bu Falasah yang juga cabang dari Bani Yas bermukim di Dubai dan mendirikan negeri Maktoum. Ketika Suku Qawasim kalah, Inggris mulai menancapkan kuku kekuasaannya.
Negeri Albion melakukan perjanjian dengan para syekh dan emir sejak 1820-an. Inilah awal mula interaksi antara Dunia Barat dan UEA yang saat itu dipandang sebagai suku-suku lokal (Trucial Coast atau Trucial States). Melalui kesepakatan dengan para emir itu, Inggris dapat melindungi kepentingan ekonomi dan keamanannya di kawasan Teluk Persia.
Sementara itu, memasuki abad ke-20, kerajinan mutiara terus berkembang di Abu Dhabi dan emirat-emirat sekitarnya. Kebanyakan penduduk mengandalkan mata pencaharian dari industri rumahan tersebut. Dalam tataran politik, tujuh emirat yang menghuni wilayah tersebut terus melestarikan kerja sama di antara sesama mereka.
Sehingga, keamanan bagi orang-orang Arab di sana cukup terjaga. Banyak masyarakat setempat yang hidup secara semi-nomaden. Setiap musim panas, mereka bekerja mengolah mutiara, sedangkan pada musim dingin mereka mengurus kebun-kebun kurma.
Perang Dunia I yang pecah di Eropa pada 1914 ikut memengaruhi sektor perikanan mutiara. Harga komoditas ini ambruk di pasar internasional. Menjelang dasawarsa 1930-an, keadaan ekonomi di Abu Dhabi dan sekitarnya kian suram. Orang-orang tidak bergairah lagi menghidupkan industri mutiara.
Apalagi, mereka kalah saing dengan Jepang yang sudah menemukan kulturisasi mutiara sekaligus membanjiri pasar dengan hasil olahannya. Begitu Perang Dunia II berakhir, kerajinan mutiara di kawasan Arab timur dapat dikatakan terpuruk sama sekali. Pukulan terbesar datang dari penerapan kebijakan pembatasan impor mutiara yang dilakukan negeri-negeri sasaran ekspor.
Bak mukjizat, penemuan minyak mengubah segalanya. Pada awal 1930-an, suatu perusahaan minyak mulai menerjunkan tim untuk mengeksplorasi kemungkinan kandungan minyak di Arab timur. Beberapa tahun kemudian, komoditas itu terbukti positif ada di sana. Tahun 1962 menjadi momentum penting, di mana untuk pertama kalinya kargo yang berisi minyak mentah dikirim dari Abu Dhabi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika