REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif mengkhawatirkan terjadinya gesekan atau konflik selama kampanye rapat umum Pilpres 2019. Sebab, ada perbedaan dukungan yang diberikan parpol di tingkat daerah.
Ketua Kode Inisiatif Very Junaidi menilai perbedaan suara kedua paslon tak begitu jauh bila merujuk hasil sejumlah lembaga survei. Sehingga kedua kubu bakal melancarkan pendekatan habis-habisan guna menggaget pemilih saat kampanye rapat umum.
"Isu-isu lain soal gesekan langsung antar pendukung masing-masing calon. Seperti penolakan kunjungan (capres-cawapres). Ini tanda yang mesti diantisipasi ke depannya," katanya dalam konferensi pers, Ahad (10/3).
Verry memantau sepanjang kampanye ini tampak peta politik dukungan paslon di berbagai daerah. Peta dukungan daerah kadang berbeda dengan level pusat. Misalnya PPP resmi mendukung paslon 01. Tetapi melihat dukungan di wilayah Tasikmalaya cenderung mengarah ke paslon 02. Padahal PPP menjadi parpol berkuasa di sana.
"Pembelahan politik mulai kelihatan. Wilayah-wilayahnya mulai kelihatan. Misal kampanye saling lintas wilayah ada potensi ricuh," ucapnya.
Di sisi lain, Verry menyebut bentuk pendekatan pada pemilih rawan menyalahi aturan pemilu seperti menggunakan politik uang. Apalagi kampanye rapat umum membutuhkan banyak massa. Aturan pemilu saat ini pun memperbolehkan pemberian uang transport dan makan bagi peserta rapat umum. Namun Verry menekankan pemberiannya berupa non-tunai agar tak menyalahi aturan.
"Apa pemilih hadir sukarela atau ada mobilisasi? Ada batasannya dalam regulasi. Biaya makan dan transport mestinya bukan uang. Siapkan saja kendaraan dan makanannya," ujarnya.
Kampanye rapat umum merupakan metode kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu selama 21 hari sebelum hari tenang. Kampanye rapat umum dimulai dari tanggal 24 Maret sampai 13 April 2019 dan dibagi menjadi zona A dan zona B. Masing-masing zona berisi 17 Provinsi.
Nantinya, peserta pemilu diberikan waktu tiga hari bagi capres-cawapres dan parpol berkampanye di masing-masing daerah zonasi. Pergantian zonasi akan dilakukan usai tiga hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika