REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan informasi bohong atau hoaks merupakan problem utama pemilu saat ini. Menurutnya, ada oknum yang dengan sengaja memproduksi hoaks untuk mendelegitimasi pemilu.
"Hoaks itu jadi problem utama saat ini. Upaya kami semua dan juga upaya pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu terkendala atau terganggu dengan berita hoaks," ujar Wahyu kepada wartawan dalam diskusi bertajuk 'Menjamin Legitimasi Pemilu' di Kantor Kemenkominfo, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (11/3).
Dia melanjutkan, suka atau tidak suka, saat ini ada sejumlah oknum yang sengaja memproduksi hoaks. Tujuannya, mendelegitimasi pemilu.
"Upaya ini didahului oleh delegitimasi penyelenggara pemilu dulu, baik KPU, Bawaslu, DKPP. Selalu seperti itu (polanya)," kata dia.
Contoh dari hoaks pemilu yang mendelegitimasi ini adalah soal tujuh kontainer berisi surat suara suara yang dikabarkan telah tercoblos dan berasal dari China. KPU memastikan hal tersebut adalah hoaks.
Contoh lain, informasi soal adanya pengiriman surat suara dari China untuk Kabupaten Kulonprogo. Wahyu juga memastikan ini adalah bentuk hoaks pemilu karena sudah diklarifikasi bahwa pengiriman surat suara itu menggunakan kendaraan yang kebetulan dirakit dari Singapura.
Dia melanjutkan, ada risiko dari terus tersebarnya hoaks pemilu ini. Sebab, berdasarkan survei dari sejumlah lembaga survei, diketahui bahwa masyarakat mulai mempercayai berita hoaks soal pemilu.
"Masyarakat tertentu sebagian mulai mempercayai. Ini tentu menyedihkan," kata Wahyu.
Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochamad Afifuddin mengatakan ada 92 kabupaten/kota yang paling rawan dalam penyebaran hoaks. Hal ini pun disebabkan karena perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.
"Ada 92 kabupaten/kota yang paling meriah dalam penyebaran hoaks. Sebanyak 92 daerah ini paling tinggi penyebaran hoaks ya, sementara di daerah lain hanya sedang bahkan rendah. Artinya penyebaran informasi hoaks itu begitu cepat di medsos," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika