REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Terkait dengan mulai dipersoalkannya kebijakan mobil Low Cost Green Car (LCGC), yang lahir pada masa Presiden SBY,  pemerintah diingatkan soal pentingnya konsistensi kebijakan industri antara jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Dradjad Wibowo mengingatkan bahwa tidak boleh ada inkonsistensi kebijakan industri. Hal ini karena ada dalam kebijakan industri ada sunk cost, ada investasi swasta jangka menengah dan panjang, ada pilihan teknologi apa yang dipakai.

"Tidak bisa buka tutup seenaknya. Pelaku industri akan berfikir 1000 kali untuk berinvestasi jika pemerintah inkonsisten,” kata Dradjad kepada Republika.co.id, Selasa (12/3).

Kalau kebijakan ‘bagi-bagi uang’, seperti BLT jaman Presiden SBY, dan kartu-kartu jaman Presiden Jokowi, menurut Dradjad, pemerintah bisa melakukan “buka-tutup” setiap saat. Tapi untuk kebijakan industri, hal itu tidak bisa dilakukan.

Ekonom INDEF ini menjelaskan memang sejak jaman Menteri Perindustrian Hidayat, program LCGC ini kontroversial. Insentif LCGC diberikan tahun 2013, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Kebijakan yang saat itu baru berjalan setahun, sudah muncul wacana agar insentif PPnBM 0% itu dihapus, pada tahun 2014. "Dugaan saya, Lapangan Banteng dan Gatot Subroto memang sejak awal tidak setuju dengan fasilitas tersebut. Alasannya antara lain negara kehilangan penerimaan hampir Rp 2 triliun, lalu ditambah pembengkakan subsidi BBM,” papar Dradjad.

Dradjad menyebut argumen pihak yang menentang fasilitas PPnBM bagi LCGC adalah LCGC tidak jauh berbeda dengan mobil lain, khususnya low MPV. LCGC bisa dijual lebih murah hanya karena fasilitas PPnBM tersebut. Bahkan sekarang ada LMPV yang harganya bisa lebih murah dari LCGC tertentu. Tanpa fasilitas PPnBM, LCGC bisa kehilangan keunggulan harganya.

“Selain itu, manfaat LCGC dari sisi penciptaan lapangan kerja, emisi karbon dan polusi, dan alih teknologi belum bisa diyakini. Selain itu, LCGC menambah kemacetan,” ungkap politikus senior PAN ini.

Sementra pendukung LCGC, lanjut Dradjad, berargumen bahwa rakyat berhak atas mobil murah. "Manfaatnya pun banyak dari sisi penciptaan lapangan kerja, emisi karbon dan polusi, alih teknologi dan seterusnya,” kata Dradjad.

Pada tahun 2018, kata Dradjad, penjualan LCGC adalah 232 ribu unit. Ini sekitar 20% dari penjualan mobil 2018 yang sebanyak 1,15 juta unit. Jika PPnBM dihapuskan, tentu pangsa pasar LCGC akan cenderung merosot. Tapi memang pangsa LCGC dikuasai Astra, sekitar 95% pada tahun 2018. Mereka bisa dengan mudah menggenjot LMPV sebagai kompensasi.

Dengan pasar seperti itu, menurut Dradjad, kedua argumen di atas sama-sama punya kelebihan dan kelemahan. Pangsa pasar yang 20%, bahkan pernah lebih, membuktikan rakyat memang perlu LCGC. "Tapi dominansi mutlak Astra di LCGC, sementara Astra sangat tergantung prinsipal serta saya amati kurang serius soal alih teknologi, membuat saya ragu tentang klaim alih teknologi LCGC,” ungkapnya.

Tapi perdebatan di atas, menurut Dradjad adalah isu kecil. Hal yang lebih krusial adalah masalah inkonsistensi kebijakan industri. Jika tidak ada konsistensi kebijakan industri, maka investor akan berpikir ulang untuk berinvestasi.

"Buka tutup fasilitas PPnBM ini adalah salah satu sinyal inkonsistensi kebijakan industri kita,” kata Dradjad.

Ikuti Whatsapp Channel Republika