REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian meningkatkan status keamanan di Papua setelah baku tembak terjadi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga. Peningkatan tersebut dengan adanya penambahan jumlah personel Kepolisian yang ditempatkan di provinsi paling timur Indonesia tersebut
Juru Bicara Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyampaikan, Kepolisian sudah mengirimkan tiga satuan setingkat kompi (SSK) sebagai penambahan personel keamanan di Papua. “Secara keseluruhan ada tiga SSK yang dikirim untuk penambahan pengamanan. Papua saat ini menjadi prioritas pengamanan,” kata dia di Jakarta, Selasa (12/3).
Tiga SSK tersebut, artinya ada sekitar 300 personel baru kepolisian. Dedi tak menerangkan tiga SSK tersebut, diambil dari wilayah hukum kepolsian atau dari satuan yang mana. Tetapi, ia menerangkan, pengamanan Papua, menjadi prioritas setelah kontak senjata antara TNI dan KKB akhir pekan lalu. Dalam insiden tersebut, tiga anggota TNI gugur.
Dedi mengatakan, peningkatan pengamanan di Papua, punya alasan. Ia mengatakan, dari 10 wilayah paling rawan di Indonesia, delapan daerah tingkat dua di Papua, berada di tingkat kerawanan tertinggi. Kontak senjata antara TNI dan KKB, menjadi alasan tambahan perlunya peningkatan keamanan di wilayah-wilayah tersebut.
“Pengamanan terkait situasi di Papua, masih terus dilakukan sebagai bentuk antisipasi ancaman KKB,” kata Dedi.
Apalagi, kata Dedi Papua juga masuk dalam daerah dengan prioritas pengamanan tertinggi menjelang dan usai Pemilu 2019. “Selain itu, pengamanan harus dilakukan khusus dalam rangka pemilu di sana,” sambung dia.
Awal pekan lalu, setelah insiden tiga tentara gugur dalam kontak senjata dengan KKB, Tentara Nasional Indonesia (TNI), pun mengirimkan pasukan baru ke wilayah tersebut.
Sebanyak 600 personel Angkatan Darat (AD) dari satun Korps Strategis Angkatan Darat (Kostrad) diterjunkan dari Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Desakan peningkatan keamanan di Papua, pun sejak awal, disuarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ikuti Whatsapp Channel Republika