REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menilai kritik Agum Gumelar ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal pemecatan Prabowo Subianto sebagai Danjen Kopassus dan dukungan pada Prabowo sebagai capres tak relevan. Demokrat menilai, posisi SBY sebagai TNI saat itu tak bisa dibandingkan dengan SBY saat ini sebagai politikus.
"Bedakan antara peristiwa yang lalu ketika ada institusi yang kita sebut militer dengan institusi yang hari ini kita sebut partai. Jadi dua hal yang sama sekali berbeda dan tidak ada hubungannya," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (12/3).
Saat ini, kata Hinca, SBY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat. Maka, posisinya tidak bisa dibandingkan tahun 1998 saat SBY turut menandatangani pemberhentian Prabowo imbas pengusutan hilangnya aktivis. "Tidak bisa ditarik benang lurus seperti itu, kesimpulan linier seperti itu, dua hal yg berbeda. Menurut saya Pak Agum menarik masa lalu menjadi sebuah yang diikatkan begitu tanpa melihat masalah yang terjadi," ujar anggota Komisi III DPR RI itu.
Mengenai peran SBY semasa menjadi TNI, Hinca pun enggan berkomentar. Namun, ia memastikan, apa yang disampaikan Agum Gumelar tak akan berpengaruh pada elektabilitas Partai Demokrat dalam kontestasi Pileg, maupun capres yang didukung, Prabowo dalan kontestasi Pilpres.
"Kami jalan terus, baik Demokrat-nya maupun Pak Prabowo. Kan tidak menganulir dan membuat pasangan calon nomor 02 berhenti langkah, malah cepet saja. Saya kira mari kita lihat ke depan jangan ke belakang," ujarnya.
Hinca pun menyatakan, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi akan membicarakan pernyataan Agum Gumelar ini. Ia mengimbau agar dalam masa menjelang Pemilu 2019, masing masing-masing timses mengedepankan keunggulan paslon masing-masing.
"Kalau kita membuka terus catatan-catatan tertentu, ini kan bukan catatan seluruh orang yang tahu, maka baiklah untuk menutup itu dan mari kita lihat yang lebih luas, sekali lagi ga bijak menarik yg lalu ke drpan apalagi dengan hal yg hanya diketahui beberapa orang," ujar Hinca.
Sebuah video yang diunggah Ulin Niam Yusron di akun Facebook-nya menampilkan Agum Gumelar bercerita soal pemecatan Prabowo Subianto dengan campur tangan peran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam video yang diunggah Senin (11/3) itu, Agum mengkritisi sikap SBY yang kini mendukung Prabowo sebagai capres.
Dalam video tersebut, Agum mengkritik dukungan SBY kepada Prabowo. Pasalnya, kata Agum, SBY termasuk salah satu dari tujuh anggota DKP (Dewan Kehormatan Perwira) yang ikut menandatangani surat rekomendasi berisi pemecatan terhadap Prabowo. Agum dan SBY adalah mantan jenderal TNI yang pernah menjadi anggota DKP. DKP dibentuk pada 1998 oleh Panglima Wiranto untuk mengusut kasus penghilangan paksa sejumlah aktivis. Pengusutan itu menyeret nama Prabowo selaku Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus.
"Tanda tangan semua. Soebagyo HS tanda tangan. Agum Gumelar tanda tangan, SBY tanda tangan. Yang walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah sekarang mendukung. Tak punya prinsip itu orang," kata Agum di video tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika