REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jepang telah membuat keputusan tidak akan menyerahkan resolusi bersama Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan Korea Utara (Korut). Jepang dan Uni Eropa telah mengajukan mosi tidak percaya yang mengecam catatan hak Korut ke PBB setiap tahun sejak 2008.
"Keputusan ini dibuat dengan mempertimbangkan berbagai faktor secara komprehensif, seperti hasil pertemuan puncak antara Amerika Serikat (AS) dan Korut, serta situasi masalah penculikan warga Jepang," ujar Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga dalam konferensi pers, Rabu (13/3).
Jepang mengkhawatirkan nasib warganya yang diculik agen-agen Korut. Masalah ini juga diangkat dalam pertemuan puncak kedua AS dan Korut di Vietnam pada akhir Februari 2019.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan, Jepang berkomitmen menormalkan hubungan diplomatik dengan Korut. Namun, masalah penculikan warga Jepang oleh Korut harus diselesaikan terlebih dahulu.
Korut mengaku telah menculik 13 orang Jepang pada 1970-an dan 1980-an untuk berlatih sebagai mata-mata. Lima orang dari mereka telah kembali ke Jepang. Jepang menduga, jumlah warganya yang diculik oleh Korut mencapai ratusan.
Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un melangsungkan pertemuan ke dua bulan lalu di Hanoi, Vietnam. Dalam pertemuan tersebut AS menuntut Korut membongkar program nuklirnya, dengan imbalan jaminan keamanan dan pencabutan sanksi. Namun pembicaraan di Vietnam gagal tanpa persetujuan.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un mengadakan KTT kedua mereka bulan lalu di AS menuntut agar Korut membongkar program nuklirnya dengan imbalan jaminan keamanan dan pencabutan sanksi. Namun pembicaraan tersebut gagal mencapai kesepakatan. Abe menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Trump yang tidak mencapai kesepakatan dengan Kim Jong-un.
Abe berharap dapat bertatap muka langsung dengan Kim. Namun Tokyo dan Pyongyang belum secara terbuka mengambil langkah untuk membuat pertamuan tersebut menjadi nyata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika