REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden untuk Papua Lennis Kogoya meminta 600 aparat TNI yang dikerahkan ke Kabupaten Nduga, Papua, agar ditarik kembali. Para prajurit TNI tersebut sebelumnya dikirim ke Nduga untuk mengamankan pembangunan di daerah sekitar.

“Jadi sekarang aparat jumlahnya sekitar 600 orang yang saya dapat laporan sudah sampai di Nduga, lebih baik saya minta tarik kembali saja,” kata Lennis di Kompleks Istana Presiden, Jakarta,Rabu (13/3) kemarin.

Lennis pun mengaku telah mengusulkan penarikan aparat TNI yang dikerahkan ke Nduga kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai pengerahan aparat TNI ini justru bisa memicu konflik dan kekerasan di daerah tersebut.

“Entah Pak Presiden kapan mau sampaikan, hari ini atau besok. Yang penting saya sudah sampaikan laporan, saya minta 600 orang militer yang sudah dikirim ke sana lebih baik ditarik kembali. Nanti supaya jangan sampai ada korban lagi,” ujarnya.

Untuk mengatasi kasus penembakan di Nduga oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB), menurutnya, perlu dilakukan pendekatan secara kekeluargaan yang dilakukan oleh tokoh adat, tokoh agama, maupun pemerintah. Aparat TNI lebih baik dikerahkan ke kabupaten, bukan ditempatkan di distrik dan kampung-kampung.

Lennis menyebut, kehadiran aparat TNI diperlukan untuk menjaga penyelenggaraan Pemilu 2019. Dengan demikian, tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya tak menurun.

“Jadi khusus untuk aparat keamanan semua diarahkan ke kabupaten saja. Jangan di distrik, di kampung-kampung. Supaya untuk tanggal 17 April, Pilpres berjalan lancar,” ujar Lennis.

Lebih lanjut, Lennis mengusulkan agar pengamanan daerah rawan di Nduga dilakukan oleh aparat TNI dan Polri yang memang bertugas di daerah tersebut. Sebab, mereka dinilai lebih memahami budaya, medan, dan juga pendekatan yang perlu digunakan.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika