REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mendorong percepatan pembangunan wisata bahari di Kepulauan Riau (Kepri) terutamanya di Kabupaten Karimun, Anambas dan Natuna. Salah satunya membangun marina yang akan menjadi pelabuhan khusus untuk bersandarnya kapal pesiar atau yacht.
"Ada jutaan yacht di dunia ini. Para yacht ini banyak yang ingin singgah di pulau-pulau yang ada di Indonesia untuk menikmati keindahan alam, budaya, dan juga kulinernya" kata Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa, Agung Kuswandono, melalui keterangan resmi yang diterima Republika.co.id, Selasa (15/3).
Agung menyebutkan salah satu prasyarat utama agar kapal yacht banyak bersandar di Indonesia adalah dengan dengan membangun marina. Namun kenyataannya, tambah Agung, Indonesia hingga saat ini baru memiliki tiga hingga empat marina yang representatif.
Ini sangat disayangkan, mengingat tarif parkir yacht rata-rata 100-300 dolar AS per hari yang tentu akan mendatangkan pemasukan besar bagi keuangan negara. Indonesia setidaknya membutuhkan sekitar 100 marina baru.
"Untuk itu Indonesia harus tanggap melihat potensi besar ini. Kita harus mengusahakan agar kapal yacht tersebut bisa parkir lama di Indonesia. Bayangkan saja, satu hari mereka bersandar itu harus membayar 100-300 dolar AS", terang Agung.
Pembangunan infrastruktur marina harus dilengkapi dengan prasarana pendukung, mulai dari listrik, persediaan air bersih, SPBU, akses jalan, tempat penginapan, tempat perbaikan kapal, minimarket, pusat kuliner, dan sarana pendukung lainnya.
Asisten Deputi Jasa Kemenko Maritim, Okto Irianto mengatakan keuntungan pembangunan marina tidak hanya dari tarif parkir yacht. Keuntungan terbesarnya justru adalah memberikan dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat.
"Untuk membersihkan kapal yacht, misalnya, kita bisa mengusahakan agar dilakukan oleh anak-anak muda di daerah marina yang dibangun tersebut. Kemudian kebutuhan makanan bisa disediakan oleh Ibu-ibunya. Kebutuhan akan penyediaan jasa laundry, hinggga transportasi juga bisa disediakan oleh masyarakat", kata Okto.
Okto mengungkapkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, pemerintah menargetkan membangun 100 marina. Namun dalam kenyataannya sepanjang empat tahun ini, Indonesia baru bisa membangun satu marina saja. Investor, infrastruktur dan prosedur yang rumit dinilai menjadi penyebab lambannya pembangunan marina ini.
Untuk mengejar target tersebut, forum dalam Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam mengusulkan pembuatan marina skala kecil yang disebut juga dengan marina desa. Menurut Okto, marina desa cukup efektif karena pembangunannya tidak memerlukan dana yang besar serta bisa dilakukan secara cepat.
Okto menjelaskan, marina desa ini prinsipnya bisa dibangun dengan mengembangkan dermaga-dermaga rakyat yang sudah ada. Hanya tinggal menambah beberapa infrastruktur atau sarana pendukung saja seperti floating dock, jembatan, rambu-rambu, dan mooring buoy.
Menurut Okto dana yang diperlukan untuk menambahkan infrastruktur tersebut setelah dihitung berkisar maksimal hanya Rp 3 miliar. Dengan demikian hal ini sangat dimungkinkan untuk dilakukan di tingkat kabupaten.
Ikuti Whatsapp Channel Republika