REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meyakini Pemerintah Selandia Baru memiliki data dan informasi intelijen sebelum terjadinya aksi teror di Masjid Al Noor, Christchurch. Sehingga, Kharis menyebut seharusnya Pemerintah Selandia Baru bisa mencegah sejak dini aksi teror tersebut.

Apalagi, lanjutnya, pelaku memakai media sosial dalam melakukan aksinya.

“Ini bukan lagi soal kelompok kriminal apalagi media hanya menyebut penembakan ini mencederai rasa kemanusiaan kita, jelas terorisme itu ada dan terjadi di sana, saya prihatin dan mengutuk aksi pembantaian di Jumat kelabu ini, ini duka dunia bukan hanya korban di Selandia Baru” tegas Kharis melalui pernyataan resminya, Jumat (15/3).

Kharis mengutuk aksi terorisme penembakan jamaah itu. Ia meminta pihak keamanan Selandia Baru bisa memberikan perlindungan kepada Umat Islam di Selandia Baru khususnya Warga Indonesia di sana.

"Saya meminta penegakkan hukum dan kalau perlu hukum mati pelaku terorisme tersebut, jangan ada sejengkalpun di bumi ini ada sifat intoleran  yang merenggut korban nyawa seperti di Selandia Baru" katanya.

Selain itu Kharis juga meminta agar Kementerian Luar Negeri segera mendatangi korban dan memberikan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan WNI disana.

"Bagaimana rakyat sipil bisa membawa senjata begitu mudah, kita minta kementerian Luar Negeri dan Kedubes Indonesia bergerak cepat untuk mendata, mendampingi, memastikan keamanan dan keselamatan semua WNI di Selandia Baru serta berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat sehingga kita pastikan semoga tidak ada WNI yang menjadi korban,” kata Kharis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika