REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengingatkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengintegrasikan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta dengan transportasi umum lainnya. Menurut Kepala BPTJ Bambang Prihartono, apabila tidak ada integrasi antarmoda dikhawatirkan kehadiran MRT justru mengundang kemacetan.
"Kita khawatir stasiun-stasiun MRT akan menjadi titik kemacetan. Jangan sampai terjadi nanti, MRT yang kita harapkan mampu mengurai kemacetan malah menjadi sumber kemacetan baru," kata Bambang, Jumat (15/3).
Ia menjelaskan, kehadiran MRT Jakarta yang direncanakan akan beroperasi pada Maret 2019 diharapkan dapat menambah jumlah pengguna transportasi umum. Kuncinya, kata dia, adalah integrasi antara MRT dengan feeder atau angkutan pengumpan.
Bambang mengatakan, MRT Jakarta fase I rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) tak bisa berdiri sendiri. Demi berjalan optimal, layanan MRT harus ditopang dengan angkutan massal yang mudah diakses masyarakat menuju atau melanjutkan perjalanannya.
Ia menuturkan, ketersediaan angkutan pengumpan ini penting agar masyarakat mudah mengakses stasiun MRT dari tempat tinggal. Sehingga, akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang akan menuju stasiun dan menghindari potensi kemacetan yang terjadi.
"BPTJ bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta, MRT, LRT Jakarta serta Transjakarta terus melakukan koordinasi guna mengantisipasi kendala-kendala yang kemungkinan terjadi ketika nanti resmi beroperasi," kata Bambang.
Ia menambahkan, kebijakan lain yang dibutuhkan untuk mendorong optimalisasi penggunaan MRT adalah pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Untuk itu, Bambang berharap Pemprov DKI berupaya segera mewujudkan implementasi ERP (Electronic Road Pricing).
“Seandainya ERP belum memungkinkan dalam waktu dekat, perlu dipertimbangkan adanya penerapan kebijakan ganjil genap sehari penuh,” kata Bambang.
Ia melanjutkan, berdasarkan masterplan atau rencana induk yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Terdapat indikator kinerja utama yang harus tercapai dimana salah satunya adalah akses jalan kaki.
Untuk mendapatkan layanan angkutan umum massal maksimal sejauh 500 meter. Bambang mengatakan, jika harus berpindah moda, harus tersedia pula fasilitas pejalan kaki dengan jarak tidak boleh lebih dari 500 meter.
Rute Transjakarta
PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyediakan rute layanan yang terintegrasi antarmoda transportasi mulai Jumat (15/3) ini. Transjakarta akan melayani empat rute yakni Dukuh Atas-Sam Ratulangi (DA1), Dukuh Atas-Tanah Abang (DA2), Dukuh Atas-Kuningan (DA3), dan Dukuh Atas-Kota (DA4).
"Ini adalah rute yang menghubungkan beberapa moda transportasi dalam suatu kawasan terpadup," kata Direktur Operasional Transjakarta Daud Josep dalam pers rilis di Jakarta, Jumat (15/3).
Ia mengatakan, Transjakarta memfasilitasi masyarakat melalui pembukaan rute yang terhubung dengan stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. Keempat rute ini beroperasi mulai pukul 05.00-22.00 WIB. Transjakarta menyediakan total 12 bus Metrotrans atau bus low entry.
Menurutnya, Dukuh Atas menjadi titik pertemuan lima moda transportasi yakni MRT Jakarta, Transjakarta, Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek, kereta bandara, dan Kereta Rel Listrik (KRL).
Setelah pembukaan rute di Dukuh Atas, lanjut Daud, Transjakarta juga berencana menyediakan layanan yang terintegrasi di BSD dan Bintaro, Tangerang Selatan. Diantaranya rute BSD-Dukuh Atas, Bintaro Trade Center-Dukuh Atas, dan Bintaro Exchange-Dukuh Atas.
Transjakarta telah berkoordinasi dengan pengembang di Bintaro yang dipimpin langsung Walikota Tangerang Selatan terkait izin dengan sifat teknis. Sementara, izin resmi telah disetujui Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan menerbitkan surat rekomendasi untuk rute Royaltrans dari Tangerang Selatan maupun Cinere, Depok.
"Saat ini Transjakarta juga sedang mempersiapkan penyediaan layanan dari Pondok Cabe melewati Stasiun MRT menuju Tanah Abang dengan tarif reguler sebesar Rp 3.500," kata Daud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika