REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Polana B Paramesti mengatakan hingga kini pemerintah Indonesia belum mendapatkan pernyataan resmi dari pihak Boeing terkait rencana modifikasi software armada Boeing 737 MAX 8. Maskapai Indonesia saat ini sudah mengoperasikan 11 pesawat Boeing 737 MAX 8.

Polana menjelaskan pemerintah hanya mendapatkan informasi dari pihak Federasi Penerbangan Internasional (FAA) dan Boeing bahwa Boeing akan melakukan modifikasi beberapa mekanisme teknis software series 737 MAX 8.

"Kami juga lakukan video conference sekarang ini Boeing mempunyai rencana untuk melakukan modifikasi software-nya. Tapi kapan ke Indonesia dan melakukan modifikasi tersebut, mereka belum memberi tahu secara resmi," ujar Polana di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/3).

Polana mengatakan jika pihak Boeing sudah menentukan kapan jadwal modifikasi tersebut dan melakukan modifikasi software terhadap 11 pesawat tipe 737 MAX 8 yang dimiliki Indonesia, pemerintah akan melakukan verifikasi ulang dan memastikan bahwa keamanan sudah terjamin.

"Mereka buat jadwal saja untuk modifikasi. Tapi belum secara resmi ke kita. Kalau sudah di modifikasi baru kita minta kita buat cek lagi," ujar Polana.

Pemerintan terhitung sejak 14 Maret 2019 resmi memutuskan untuk mencabut izin terbang pesawat Boeing tipe 737 MAX 8. Keputusan ini diambil pemerintah berdasarkan rekomendasi dan keputusan bersama dari pihak Federasi penerbangan internasional.

Grounded atau larangan terbang untuk 737 MAX 8 ini akan diberlakukan sampai informasi dan keputusan selanjutnya dari pihak FAA yang saat ini juga sedang melakukan investigasi bersama Boeing dan pihak Ethiopia atas kasus kecelakaan terbang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika