REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan integrasi transportasi di wilayah Jabodetabek tidak bisa ditunda-tunda lagi. Alasannya, menurut Jokowi, karena kerugian akibat kemacetan di kawasan itu semakin besar.

"Integrasi tidak bisa ditunda-tunda lagi karena kemacetan di Jabodetabek telah menimbulkan kerugian," kata Presiden Jokowi ketika memimpin rapat kabinet terbatas membahas kebijakan pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/3).

Kepala Negara menyebutkan studi Bappenas menyebutkan kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek telah mencapai Rp 65 triliun, dan bahkan bisa mencapai Rp 100 triliun. "Ini harus segera diselesaikan, tidak boleh ada egosektoral," ujar Presiden Jokowi.

Ia menyebutkan rapat terbatas kali ini merupakan lanjutan rapat terbatas sebelumnya. Sebelumnya ia meminta Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengkoordinasikan menteri dan gubernur untuk mempercepat integrasi pengelolaan transportasi antarwilayah di Jabodetabek.

Selain integrasi, Presiden Jokowi juga mengingatkan kesinambungan antarmoda baik MRT, LRT, TransJakarta, KRL, maupun angkutan umum lainnya. "Saya yakin langkah ini akan mengurangi kemacetan di Jabodetabek," katanya.

Presiden Jokowi juga berkeyakinan selesainya proyek MRT dan LRT di Jakarta dan sekitarnya akan dapat menyediakan layanan transportasi yang aman dan nyaman. Usai rapat terbatas, Presiden Jokowi dan para menteri direncanakan meninjau dan mencoba MRT dari stasiun Bundaran HI hingga Stasiun Lebak Bulus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika