REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) yang hendak menyerahkan aset diplomatik di Washington kepada oposisi.

"Aset diplomatik Venezuela di AS hanya dapat digunakan oleh personel resmi yang mewakili pemerintah Presiden Nicolas Maduro," ujar Arreaza seperti dikutip Anadolu Agency, Selasa (19/3).

Menurutnya, keputusan tersebut melanggar Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik di antara kedua negara. Bahkan, kata dia, dalam perpecahan hubungan diplomatik, Venezuela menghormati hak-hak AS di kedutaan besarnya di Caracas.

Sebelumnya, pemerintah AS memberikan kendali atas tiga tempat diplomatik Venezuela. Dua bangunan milik kementerian pertahanan Venezuela di Washington dan satu gedung konsuler di New York. Keduanya diberikan mandat kuasa penuh kepada perwakilan pemimpin oposisi Juan Guaido, Carlos Vecchio.

Venezuela telah diguncang protes sejak 10 Januari. Presiden Venezuela Nicolas Maduro  dilantik untuk masa jabatan kedua setelah pemungutan suara yang pada Mei 2018.

Ketegangan di negara kaya minyak itu meningkat ketika Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai presiden pada 23 Januari. Langkah pengukuhannya pun didukung oleh AS, banyak negara Eropa, dan Amerika Latin. Sementara Turki, Rusia, Cina, Iran, Bolivia, dan Meksiko masih satu suara mendukung kepemimpinan Maduro.

Ikuti Whatsapp Channel Republika