REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswean mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan membentuk sebuah badan untuk mengelola transportasi di ibu kota. Menurutnya, hal itu sebagai konsolidasi pengelolaan transportasi publik dan pembangunan infrastruktur sistem transportasi.
"Pengelolaan transportasi di DKI dan Jabodetabek itu harus dalam sebuah badan yang terintegrasi. Badan itu bukan berarti membuat lembaga baru, yang ada diintegrasikan," ujar Anies usai mendampingi Presiden Joko Widodo dan jajaran Menteri Kabinet Kerja menjajal Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, Selasa (19/2).
Ia mengatakan, saat ini transportasi umum di DKI Jakarta masih dikelola masing-masing operator. Diantaranya PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT Kereta Commuterline Indonesia (KCI), PT MRT Jakarta, dan PT LRT Jakarta.
Ia mengatakan, dalam rapat terbatas bersama pemerintah pusat sebelum uji coba MRT hari ini, Presiden Jokowi ingin ada badan atau entitas baru yang dapat mengelola integrasi antarmoda di Jakarta.
"Entitas baru ini adalah mengintegrasikan dari yang sudah ada, kemudian entitas baru ini nantinya yang akan melaksanakan pengelolaan tansportasi di DKI," kata Anies.
Ia melanjutkan, badan itu nantinya diharapkan memudahkan tata kelola sistem transportasi yang berada dalam kesatuan organisasi. Nantinya, pengelolaan moda transportasi menjadi satu arah.
Selain itu, melalui badan tersebut juga, subsidi yang digelontorkan Pemprov DKI akan melalui satu pintu. Artinya, kata Anies, subsidi yang diberikan tidak lagi hanya per moda melainkan mencakup seluruh transportasi umum di Jakarta.
"Kan sekarang Jakarta nih beri subsidi untuk Transjakarta sendiri, MRT sendiri, LRT sendiri, kalau nanti terintergrasi nanti akan bisa satu subsidi untuk semuanya," jelas Anies.