REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan Nila Moeloek merespon janji pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang akan membereskan akar masalah BPJS Kesehatan dalam 200 hari jika terpilih di Pilpres 2019. Menurutnya, banyak faktor yang harus dilakukan untuk membenahi BPJS Kesehatan.
"Tidak semudah itu. Itu multi faktor yang harus kita lakukan," ujar Nila di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/4).
Menurutnya, cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan defisit BPJS Kesehatan dengan mengubah pola perlaku masyarakat. Ia menilai, sudah saatnya mengedepankan upaya preventif menjaga kesehatan.
Karena saat ini, hingga 2018, 233 juta menggunakan fasilitas kesehatan. Sementara premi yang dibayarkan Pemerintah untuk 96,8 juta jiwa.
"Costnya ini yang harus kita pikirkan. Lalu kenapa costnya tinggi, selain iurannya harus disesuaikan. Namun ada tradisi penyakit juga," ujar Nila.
Karenanya, Kemenkes terus mendorong upaya preventif lebih dikedepankan. Ia mengatakan, jika masyarakat tidak mengubah perilaku dari kuratif menjadi preventif, maka akan sulit untuk menuntaskan defisit tersebut.
"Artinya pengeluaran akan tetap lebih besar dari pemasukan. Dengan gaya hidup sekarang kita penuh penyakit jantung, penuh ginjal. Ini penyakit yang membuat cost tinggi. 2014 sebelumnya belum ada program mencegah. Ini sudah keburu sakit," ujarnya.
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Uno dalam debat caloon wakil presiden menjanjikan dapat menyelesaikan persoalan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam 200 hari pertama.
Sandi menegaskan, dirinya dan Prabowo Subianto akan menjadikan polemik tentang BPJS dan JKN sebagai prioritas pertama untuk diselesaikan jika kelak terpilih pada Pilpres 2019.
“Di bawah Prabowo-Sandi, kami pastikan dalam 200 hari pertama akar permasalahan BPJS dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) kita selesaikan,” kata Sandi dalam debat Pilpres 2019 edisi ketiga, di Jakarta, Ahad (17/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika