REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei yang dilakukan litbang Kompas diklaim tim pemenangan Prabowo-Sandi sebagai gambaran rakyat menginginkan perubahan. Prabowo-Sandi akan memaksimalkan semangat perubahan ini untuk mengejar ketertinggal.
Anggota Badan Pemenanan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dradjad Wibowo mengatakan survei litbang Kompas menangkap tren utama pilihan rakyat. Elektabilitas Prabowo-Sandi yang naik, sementara elektabilitas Jokowi-Ma’ruf cenderung turun.
Ditambahkannya, dua survei lain juga menangkap tren utama tersebut. Pertama, survey yang dilakukan oleh Polmark dan PAN, dengan responden lebih dari 32500 di 73 Dapil. Kedua, survei yang dilakukan oleh parpol pendukung Prabowo-Sandi yang lain. "Dalam survei mereka, selisih elektabilitas antara 01 vs 02 malah hanya sekitar 5 persen," kata Dradjad kepada republika.co.id, Rabu (20/3).
Dradjad menyimpulkan survei itu bermakna rakyat ingin perubahan. Semangat perubahan ini yang perlu dimaksimalkan Prabowo-Sandi untuk mengejar ketertinggalan.
Hal yang akan dilakukan BPN Prabowo-Sandi, kata Dradjad, akan mendekati swing voters. Menurutnya, mereka ingin perubahan, tapi masih belum yakin untuk memilih Prabowo-Sandi.
Peluang untuk merebut suara mereka sangat besar. Karena, kata Dradjad berdasarkan kluyuran-nya ke berbagai daerah, mereka umumnya pemilih berpendidikan dan berorientasi program. swing voters belum memilih 02 karena termakan fitnah.
"Baik fitnah tentang Prabowo pribadi, maupun fitnah tentang ekstremisme. Saya optimis fitnah tersebut bisa kami sanggah dengan mudah, jelas dan meyakinkan," kata Dradjad.
Prabowo-Sandi, menurutnya, perlu menaikkan keunggulan di kalangan berpendidikan tinggi, generasi milenial dan menengah atas. Sosialisasi progam seperti penurunan tarif pajak, rumah siap kerja, solusi BPJS Kesehatan dan sebagainya perlu lebih gencar.
Dradjad melihat fenomena “protest vote” yang makin tinggi. Mereka marah dengan beberapa kejadian, seperti OTT Romi, ketidakadilan dalam penegakan hukum, dan penjegalan Prabowo-Sandi di beberapa daerah. Vulgarnya pemakaian kementerian/lembaga negara, BUMN, ASN bahkan uang negara untuk mendongkrak elektabilitas juga membuat mereka tidak senang.
Gerakan ke kalangan pekerja, petani/peternak, nelayan dan penduduk pedesaan juga perlu lebih intensif. Kata Dradjad, BPN dan caleg akan makin gencar bertemu dengan mereka.
