Rabu 20 Mar 2019 15:11 WIB

Menag Sebut Uang Honor, Sekjen PPP: Bisa Benar, Bisa Salah

Sejauh ini PPP masih percaya dengan penjelasan Menag Lukman.

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Teguh Firmansyah
Sekjen PPP Arsul Sani
Foto: Republika/Bayu Adji P
Sekjen PPP Arsul Sani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan informasi dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bahwa uang temuan KPK di ruangannya adalah uang honor. Sekjen PPP Arsul Sani menyebutkan, informasi bahwa uang itu adalah uang honor bisa saja benar, tetapi bisa juga salah.

"Saya membayangkan, sekali lagi, bisa jadi benar, bisa jadi salah, ya," kata Arsul ditemui di gedung DPP PPP, Rabu (20/3).

Baca Juga

Arsul menjelaskan, setelah adanya penyitaan uang dari ruang kerja Lukman, PPP kemudian berkomunikasi dengan Lukman, mengingat ia adalah kader PPP. Kepada Arsul, Lukman pun mengatakan, "Mas, itu tidak ada uang yang aneh-aneh, itu semua uang itu adalah semua honor-honor saya selama menjadi menteri dan itu ada dalam begitu banyak amplop. Kira kira seperti itu, tapi itu semuanya adalah uang sah, halal."

Arsul tak membenarkan penuh pernyataan tersebut. Arsul mencontohkan, ia sebagai anggota DPR juga menerima honor, misalnya honor uji kepatuhan dan kepatutan calon hakim. Uang tersebut, karena jumlahnya kecil, kata Arsul, kerap disimpan di dalam lemari ruang kerja.

"Makanya, kalau di DPR kan ada istilah anggota PAC atau pengumpul amplop cokelat gitu loh. Nah, saya membayangkan situasi Pak menag seperti kami juga," ujar Arsul.

Terkait temuan uang di kantor Menag, Arsul menyatakan, sejauh ini PPP percaya pada apa yang disampaikan Lukman Hakim. Pasalnya, PPP memercayai bahwa Lukman bukan orang yang neko-neko soal uang.

Arsul pun meminta kepada KPK untuk lebih jelas dalam menjelaskan kondisi saat uang sejumlah Rp 180 juta dan 30 ribu Dollar AS itu ditemukan. Arsul meminta KPK menjelaskan apakah uang itu disita dalam banyak amplop serta ada dan tidaknya tulisan dalam amplop tersebut.

"Ini kan yang tidak dijelaskan KPK. Saya berharap KPK bisa menjelaskan sehingga tidam berkembang kemudian prasangka bahwa seolah olah menteri uangnya pasti uang suap, tidak halal, dan sebagainya," ujar dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement