REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Erwin Aksa mengatakan, animo swasta terhadap proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) cukup besar. Menurutnya, pemerintah perlu memberi ruang bagi swasta untuk masuk ke dalam proyek infrastruktur KPBU.

Adapun proyek infrastruktur yang bisa dibuat skema KPBU tersebar di sejumlah daerah dinilai tidak terlalu menyulitkan swasta. Asalkan ada jaminan availability fund dan availibility payment, kata dia, pihak swasta akan sangat tertarik.

“Kemenkeu (Kementerian Keuangan) bisa memiliki kerja sama yang baik dengan kementerian-kementerian yang menawarkan proyek KPBU ini, karena otomatis nantinya Kemenhub (Kementerian Perhubungan) akan minta availibility payment atau instrumen-instrumen yang diharapkan pelaku usaha,” kata Erwin kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (20/3).

Dia meminta, infrastruktur seperti pelabuhan sudah banyak yang dibangun oleh pemerintah, pengelolaannya dapat diserahkan ke sektor swasta. Dia mencontohkan, salah satu proyek infrastruktur seperti bandara di Pulau Komodo bisa diserahkan dari sisi pengelolaannya kepada swasta agar dapat diekspansikan.

Erwin menilai, jika pemerintah melakukan pembangunan sekaligus dengan pengelolaan infrastruktur, hal itu akan membebani anggaran negara. Menurutnya, anggaran perawatan dan pengelolaan infrastruktur tidak menelan biaya yang sedikit.

“Saya tidak tahu apakah Kemenhub akan tetap menganggarkan dana perawatan operasional sendiri atau akan dialihkan kepada swasta,” katanya.

Dia menambahkan, dari sejumlah skema kerja sama yang ada, pihak swasta melihat skema KPBU merupakan skema yang memiliki prospek meyakinkan dibandingkan skema kerja sama pemanfaatan (KSP).

Ikuti Whatsapp Channel Republika