REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan, akan mengerahkan ribuan tentara di seluruh wilayah Prancis guna menjaga keamanan. Hal itu menyusul protes Rompi Kuning yang hingga kini belum berakhir, bahkan akan dilanjutkan akhir pekan ini.
Macron mengatakan, pasukan militer akan mengamankan gedung-gedung pemerintahan, serta bangunan lain demi menjaga ketertiban umum. "Akan ada sekitar 7.000 tentara yang dikerahkan di seluruh negeri untuk menjaga ketertiban umum," ujar Macron melalui juru bicara pemerintahannya, Benjamin Griveaux seperti dilansir France24, Kamis (21/3).
Seluruh tentara sebagian besar lengkap dengan senjata otomatis. Para tentara disebut sebagai Operasi Sentinel yang dikerahkan untuk melindungi situs-situs sensitif usai serangan mematikan pada 2015.
Pemerintah Perancis pada Senin sebelumnya mengumumkan langkah-langkah keamanan baru, dan larangan protes rompi kuning di sepanjang Champs-Elysées Avenue di Paris dan di dua kota lainnya. Hal itu menyusul kerusuhan pada Sabtu pekan lalu yang membuat toko-toko mewah digeledah dan hangus karena pembakaran.
Kerumunan besar demonstran pekan lalu telah berkumpul di jalan Champs-Elysees selama 18 pekan berturut-turut. Mereka melakukan protes anti-pemerintah, yang sempat mengguncang pemerintahan Presiden Pramncis, Emmanuel Macron.
Demonstran memaksa Macron untuk mengadopsi lebih banyak langkah-langkah anti-kemiskinan. Namun, tampaknya pemerintah gagal dalam beberapa pekan terakhir.
Dimulai pada November lalu, puluhan warga Prancis turun ke jalan untuk memprotes kenaikan pajak bahan bakar. Hingga kini, permintaan para pemrotes semakin meluas, termasuk menginginkan pemerintah untuk memberikan upah yang lebih baik, pajak lebih rendah, dan lainnya. Rompi kuning disematkan sesuai dengan rompi yang mereka kenakan saat beraksi.
Menurut pihak berwenang, dua pekan lalu, hanya sekitar 28 ribu orang berdemonstrasi di seluruh negeri. Jumlah tersebut mencapai sepersepuluh dari jumlah demonstran pada 17 November.
Pada Desember, Macron berusaha untuk menghentikan pergerakan demonstrasi dengan menjanjikan dana 10 miliar euro. Dana tersebut dikucurkan dalam pemotongan pajak, dan tunjangan untuk pekerja yang dibayar rendah. Ia juga meluncurkan debat nasional besar di internet. Selain itu, mengadakan pertemuan balai kota untuk mengumpulkan pendapat tentang bagaimana negara itu bisa direformasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika