REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Ribuan mahasiswa Universitas Negeri Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur terancam tidak bisa ikut memberikan hak suara dalam pemilu serentak 17 April 2019. Mereka kesulitan mendapatkan formulir C5.
"Kami terus mendorong para pemilih milenial di Undana untuk ikut memberikan hak suara karena dengan memberikan suara maka ikut menentukan masa depan bangsa ini, namun para mahasiswa banyak yang tidak mengantongi formmulir C5 sebagai syarat bisa ikut memberikan hak pilih pada pemilu 2019," kata Alfridus Dari, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undana Kupang dalam kegiatan workshop pengawasan partisipatif pemilu 2019 yang berlangsung di Kupang, Jumat.
Alfridus mengatakan, Undana bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah melakukan beberapa kegiatan diskusi bersama para mahasiswa terkait pelaksanaan Pemilu serentak 2019. Dalam diskusi itu, menurut Alfridus, terungkap masih banyak mahasiswa belum memahami secara utuh terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019 karena minimnya sosialisasi dilakukan penyelengara pemilu.
Saat ini, Undana Kupang memiliki 30 ribu orang mahasiswa yang sebagian besar berasal dari luar Kota Kupang. Mereka yang merantau kesulitan untuk mendapatkan formulir C5 ke daerah asalnya.
"Hal itulah yang mendorong kami terus memotivasi mahasiswa untuk tidak golput pada pemilu nanti dan terus berupaya agar ikut terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 17 April 2019," kata Alfridus.
Menurut Alfridus, salah satu kendala dihadapi puluhan ribu mahasiswa di lembaga perguruan tinggi negeri di NTT itu adalah banyak dari mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih di daerah asalnya.
"Kami sudah mendorong mahasiswa untuk mengurus formulir C5 namun kesulitan yang dihadapi mahasiswa harus mengurus formulir C5 serta waktu pelaksanaan pemilu serentak 2019 sudah sangat dekat," tegas Alfridus.
Ia berharap ada kebijakan KPU Pusat untuk memberikan kemudahan terhadap para pemilih milenial itu sehingga puluhn ribu mahasiswa undana tetap memberikan hak suara pada pemilu 2019 tanpa harus mengantongi formulir C5.
"Jika tidak ada kebijakan khusus maka dapat dipastikan puluhan ribu mahasiswa kami tidak ikut memilih dalam pemilu mendatang karena kesulitan mendapatkan formulir C5 dari daerah asalnya," ujar Alfridus.