REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Menteri Dalam Negeri Prancis Christophe Castener mencatat sebanyak 40.500 pengunjuk rasa Rompi Kuning melakukan protes di seluruh Prancis pada Sabtu (23/3) waktu setempat. Jumlah pengunjuk rasa bertambah setelah Sabtu pekan lalu tercatat 32.300 pengunjuk rasa.
"Di Ibu Kota Prancis, Paris sendiri tercatat jumlah pengunjuk rasa bertambah dari pekan lalu 5.000, pekan ini menjadi 10 ribu pengunjuk rasa," ujar Castener.
Laman France24 mencatat, sekitar 6.000 petugas polisi dikerahkan di ibu kota pada hari Sabtu, dan dua pesawat tak berawak membantu memantau demonstrasi. Otoritas Prancis juga mengerahkan tentara untuk melindungi situs-situs sensitif, yang memungkinkan polisi untuk fokus menjaga ketertiban.
Castaner mengatakan, pihak kepolisian telah menangani demonstran untuk menangani protes pekan ke 19 ini dengan baik, meski masih ada beberapa masalah dan bentorkan.
"Metode yang benar telah diterapkan, dan hasilnya terlihat," ujar dia.
Ia mengatkan, polisi sudah menyita barang-barang terlarang yang berpotensi membuat onar. Sekitar 170 orang ditangkap dan ditahan polisi pada unjuk rasa pekan ini.
Larangan tempat demonstrasi ada di Champs Elysees. Meskipun dilarang, para demonstran Rompi Kuning berkumpul di tepat lain di Paris Selatan. Demonstrasi di ibu kota sebagian besar damai dan berjalan tertib, namun kemudian pada sore hari polisi menembakkan gas air mata pada pengunjuk rasa di dekat Boulevard de Strasbourg, sebab beberapa pengunjuk rasa membakar tempat sampah.
Bentrokan juga terjadi di kota-kota termasuk Lille di Prancis Utara, Lyon, Nantes, Toulouse, Montpellier, dan Nice. Setidaknya 2.000 orang terluka dalam kekerasan protes sejak gerakan Rompi Kuning dimulai pada bulan November. Sementra 11 orang telah tewas dalam kecelakaan di jalan yang terkait dengan protes.
Protes oleh para demonstran yang menamainya dengan Rompi Kuning telah rutin setiap pekan terjadi sejak November 2018. Rompi Kuning dipilih sebab pakaian neon yang harus dibawa oleh pengendara Prancis di kendaraan mereka untuk keadaan darurat.
Publik marah atas kenaikan pajak bahan bakar yang digagas oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Gerakan ini semakin menjadi reaksi yang lebih luar terhadap pemerintah Macron. Protes telah menghantam ekonomi Prancis. Pemerintah Perancis menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonominya untuk 2019 menjadi 1,4 persen dari 1,7 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika