REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 2019 sampai sekarang belum diterima seluruh sekolah di daerah ini. Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Teddy Jun Askara, mengatakan, sekolah akan mengalami kesulitan karena dana BOS sekitar Rp 400 miliar belum cair.

"Pasti ada permasalahan akibat dana BOS belum cair. Sekolah pakai dana apa? Jangan-jangan kepala sekolah menggunakan dana pribadi," kata Teddy, yang diusung Partai Golkar di Tanjungpinang, Senin.

Menurut Teddy, pihak sekolah telah mengadukan permasalahan tersebut kepada Komisi IV DPRD Kepri. Setelah didalami permasalahan tersebut, ternyata dana BOS tidak dimasukkan dalam struktur APBD Kepri 2019. Padahal pusat telah menyiapkan dana tersebut.

"Kenapa bisa lalai seperti itu? Saya heran. Ini kan kebutuhan penting," katanya.

Teddy belum dapat memastikan kapan dana BOS itu bisa dicairkan. Permasalahan tersebut menjadi rumit lantaran tidak masuk dalam struktur anggaran daerah.

"Untuk BOS Kepri, Disdik Kepri harus segera mencari solusinya untuk kepentingan sekolah," jelasnya.

Ia juga menyesalkan sampai sekarang belum ada peraturan kepala daerah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan dana BOS tersebut.

"Seperti sekarang kan lagi UN, sekolah membutuhkan dana operasional," ujar Teddy.

Sementara itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirin enggan mengomentari permasalahan dana BOS. Ia beralasan, iitu urusan teknis di Disdik Kepri

"Itu permasalahan teknis, saya tidak mau intervensi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika