REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Seorang pemantau pemilu Asia mengkritik proses penghitungan suara Thailand yang berantakan, sehingga menciptakan hasil yang tidak dapat dipercaya. Ia menilai pemilu Thailand lebih condong untuk memberi manfaat bagi partai yang dekat dengan junta militer.
Dua partai, yakni pro-junta, dan partai oposisi yang terkait dengan mantan perdana menteri Thailand, telah mengklaim kemenangan.
"Lingkungan pada umumnya sangat condong untuk memberi manfaat bagi junta militer," kata seorang pejabat kelompok masyarakat sipil yang berupaya mempromosikan pemilihan umum yang demokratis, Amael Vier.
Pemilihan ini menjadi yang pertama kali semenjak kudeta militer pada 2014 lalu. Ketidakpastian terkait hasil pemungutan suara, telah mengurangi harapan untuk mengakhiri hampir 15 tahun kekacauan politik.
"Banyak orang masih menunjukkan ketidakpercayaan terhadap proses pemilihan," ucap Vier.
Ditanya apakah pemilihan itu bebas dan adil, pejabat Asian Network for Free Elections (ANFREL) lainnya menolak berkomentar secara langsung. "Begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan bersama. Tidak adil untuk menyimpulkan bahwa seluruh proses itu bebas dan adil atau tidak," kata kepala misinya, Rohana Nishanta Hettiarachchie.
Komisi Pemilihan Umum Thailand tidak segera bersedia untuk memberikan komentar. Sebelumnya mereka telah menolak untuk mengomentari tuduhan kecurangan.
Dari sebagian hasil yang dilaporkan, partai yang mendukung pemimpin junta, Prayuth Chan-ocha menyatakan, pihaknya mengumpulkan mitra koalisi untuk membentuk pemerintahan. Namun partai oposisi utama Pheu Thai, telah menuduh hal tersebut sebagai penyimpangan. Mereka tengah mempertimbangkan tuntutan hukum dan partai tersebut juga mempersiapkan koalisi pemerintahan.
Kemungkinan membutuhkan waktu selama berhari-hari atau beberapa pekan untuk menentukan partai mana yang telah memenangkan cukup kursi. Hasil tidak resmi untuk 350 kursi konstituensi, yang dipilih secara langsung di DPR dirilis pada Senin oleh Komisi Pemilihan.
Hasil itu menunjukkan Pheu Thai memimpin dengan 137 kursi, sedangkan 97 kursi untuk partai Prayuth. Tetapi hasil resmi, termasuk 150 lebih kursi partai, baru akan diumumkan 9 Mei mendatang.
Gambaran yang lebih lengkap bisa muncul pada Jumat, ketika komisi pemilu mengeluarkan total suara untuk setiap daerah pemilihan. Ini digunakan untuk menentukan alokasi kursi partai.
Sementara itu, komisi menyalahkan keterlambatan dan penyimpangan dalam hasil parsial awal disebabkan oleh kesalahan manusia.
Di samping itu, Pemimpin Junta, Prayuth, diperkirakan akan berbicara pada Selasa setelah pertemuan kabinet. Sebelumnya Prayuth yang merupakan kepala militer, merebut kekuasaan di Thailand pada 2014.
Ikuti Whatsapp Channel Republika