REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Hasanuddin Abidin mengakui, penyusunan Satu Peta yang diamanatkan dalam Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP), menemui kendala dalam pendanaan. Sebagai solusi, BIG siap membuka kemitraan bersama pihak swasta untuk menyusun peta-peta tematik. Sebab, peta tersebut juga akan memudahkan pelaku usaha dalam kegiatan bisnisnya.

“Sedang disusun aturan kemitraan antara pemerintah dan non pemerintah untuk membuat peta dengan skala 1:5000,” kata Hasanuddin usai Rapat Koordinasi One Map Policy di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa (26/3) sore.

Ia mengatakan, untuk membuat peta digital seluruh wilayah Indonesia, diluar peta kawasan hutan, setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp 9 triliun. Tingginya biaya itu juga karena skala yang lebih detail, yakni 1:5000. Skala tersebut, kata dia, juga mengacu kepada permintaan Presiden Joko Widodo.

Sementara, untuk peta kawasan hutan, cukup dengan skala 1:10.000. Adapun rata-rata skala peta yang dimiliki BIG saat ini baru pada skala 1:50.000.