REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang empat hari batas akhir pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Ahad (31/3), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (27/3) pagi hingga sore nanti menyambangi kantor DPRD DKI Jakarta. Kedatangan tim KPK adalah untuk membantu serta melakukan pendampingan kepada para anggota DPRD DKI dalam pengisian LHKPN.

"Hal ini merupakan upaya pencegahan sebagai respon surat yang kami terima dari DPRD DKI tentang pengisian LHKPN," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Rabu (27/3).

Febri mengungkapkan dalam surat tertanggal Senin (25/3) yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi itu tertulis permintaan agar KPK melakukan pendampingan pengisian LHKPN pada Pimpinan dan Anggota DPRD DKI. Hal ini berangkat dari rendahnya data pelaporan LHKPN di DPRD DKI tahun lalu, yaitu 0 persen atau semua anggota DPRD DKI Jakarta belum melaporkan kekayaannya secara periodik di tahun 2018 lalu.

"KPK menyambut baik permintaan pendampingan tersebut. Satu tim di LHKPN telah ditugaskan. Rencana kegiatan hari ini dilakukan di Ruang Rapat Staf Ahli DPRD DKI di Lantai 9," ungkap Febri.

Febri merinci, sampai hari ini, tercatat baru 9 orang anggota DPRD DKI yang menyampaikan LHKPNnya secara online melalui e-lhkpn, atau tingkat kepatuhan 7,89 persen. Padahal anggota DPRD DKI yang wajib menyampaikan LHKPN sebanyak 114 orang. Artinya masih ada 105 anggota DPRD DKI yang belum menyampaikan LHKPN

"Kami harap dalam klinik LHKPN dilakukan sampai sore ini, para wajib lapor di DPRD DKI dapat memanfaatkan dan meminta bantuan jika ada kendala pengisian," tutur Febri.

"Kedatangan KPK ke DPRD DKI ini merupakan salah satu bentuk upaya lebih aktif atau "jemput bola" untuk membantu para PN melaporkan kekayaannya," tambah Febri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika