REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah saat ini sudah menandatangani Kesepakatan Rencana Aksi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution mengatakan pembangunan kota baru untuk mengendalikan urbanisasi.

“Pembangunan kota-kota baru tersebut diarahkan sebagai pengendali urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan di luar Pulau Jawa dan Bali,” kata Darmin di Gedung Kemenko Perekonomian, Rabu (27/3).

Darmin memastikan saat ini pemerintah akan mendorong pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa dan Bali. Salah satunya dengan membangun sepuluh kota baru, diantaranya di Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara.

Dia menjelaskan penandatanganan kesepakatan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor. “Terutama Tanjung Selor ini menjadi pusat pemerintahan Provinisi Kalimantan Utara,” jelas Darmin.

Darmin mengatakan indeks daya saing Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur memiliki peringkat tiga pada 2017. Darmin menilai tingginya indeks daya saing tersebut didukung oleh tingginya kualitas hidup dan pembangunan infrasruktur.

Secara geografis, kata Darmin, KBM Tanjung Selor berada di posisi yang strategis. “Ini didukung dengan pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning, Kawasan Perbatasan Negara Indonesia, Malaysia di Nunukan, dan infrastruktur pendukung lainnya,” jelas Darmin.

Saat ini pemerintah akan membangun epuluh kota baru yaitu Padang, Palembang, Pontianak, Banjarbaru, Maja, Makassar, Manado, Sorong, Jayapura, dan Tanjung Selor. Dari sepuluh tersebut, Tanjung Selor merupakaan satu-satunya kota yang dibangun dari nol, sisanya merupakan pengembangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika