Rabu 27 Mar 2019 15:46 WIB

Polri: Ada Upaya Sebar Hoaks Agar Masyarakat tak ke TPS

Ada yang menyebar isu pemilu akan kacau agar masyarakat takut.

Rep: Febrian Fachri/ Red: Andri Saubani
Ilustrasi pemilihan umum (Pemilu)
Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Ilustrasi pemilihan umum (Pemilu)

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Polisi Moechgiyarto mengatakan, adanya informasi hoaks yang menyebut akan ada kekacauan pada hari pencoblosan pemilu serentak pileg dan pilpres pada 17 April nanti. Menurut Moechgiyarto, berita bohong tersebut sengaja disebar oleh pihak tertentu supaya membuat masyarakat tidak datang ke TPS pada hari pemilihan.

"Indikasinya ada yang menyebar isu pemilu akan kacau, agar masyarakat takut, dan keluar dari Indonesia di hari libur panjang itu. Ini yang kita antisipasi," kata Moechgiyarto saat hadir di Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Pengawasan Netralitas ASN dan Polri di Aula Kantor Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Rabu (27/3).

Baca Juga

Polri, kata Moechgiyarto, memastikan pemilu serentak akan berjalan aman dan lancar. Pihaknya sudah menelusuri penyebar isu hoaks yang menyebut pemilu akan berakhir chaos.

Polri mengimbau seluruh masyarakat agar berbondong-bondong datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih. Tujuannya, agar keterpilihan pemimpin negeri selama lima tahun ke depan lebih afdol.

Polri juga mengajuak semua lembaga pemerintah baik agar turut mensosialisasikan pemilu ke masyarakat luas. Dengan catatan kata Moechgiyarto imbauan dari ASN, TNI dan Polri untuk datang ke TPS dan memilih sesuai hati nurani.

"Ajak masyarakat untuk memilih pada 17 April. Bukan mengarahkan untuk memilih kandidat tertentu. Jangan disalahartikan. Polri dan jajaran pemerintah tetap dalam posisi netral," ujar mantan Kapolda Metrojaya tersebut.

Moechgiyarto menambahkan pemerintah daerah tidak perlu cemas mengenai kerawanan kecurangan pemilu serentak nanti. Polri kata dia sudah memetakan daerah dan detail TPS yang terindikasi rawan terjadinya kecurangan.

Polri, kata Moechgiyarto, akan mengawasi dengan ketat daerah rawan yang berpotensi terjadi konflik. Anggota polisi pun disebut Moechgiyarto akan turut mencegah terjadinya politik uang untuk menyogok masyarakat atau penyelenggara pemilu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement