Rabu 27 Mar 2019 17:08 WIB

Wagub Sumbar Minta ASN tak Ikut-ikutan Politik

ASN, TNI Polri harus tetap netral

Rep: Febrian Fachri/ Red: Esthi Maharani
Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit.
Foto: Antara
Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak ikut-ikutan dalam kontestasi politik pada Pemilu serentak kali ini. Menurut Nasrul, persaingan menjadi milik calon legislatif dan penggerak mesin partai. ASN, TNI Polri kata Nasrul tetap berpegangan pada Undang Undang yakni harus netral.

"Biarlah mereka-mereka di partai saja yang bersaing. ASN enggak usah ikut-ikut," kata Nasrul dalam Rapat koordinasi penguatan pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI dalam pemilihan umum tahun 2019, di aula Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Rabu (27/3).

Nasrul mengatakan selama dirinya berkeliling Sumbar melaksanakan tugas pemerintahan dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, selalu diminta agar menjamin netralitas ASN selama Pemilu.

Nasrul menyebut seharusnya yang ditekankan tidak hanya soal netralitras ASN, TNI dan Polri selama Pemilu ini. ASN, TNI dan Polri kata Nasrul juga harus turut aktif dalam menyukseskan Pemilu serentak. Yaitu dengan aktif mensosialisasikan kegiatan Pemilu baik tanggal, tempat, sampai tata cara pencoblosan. Karena tata cara pencoblosan kali ini berbeda dengan Pemilu-pemilu sebelumnya karena baru kali ini pemilu presiden dan wakil presiden serentak dengan pemilu legislatif. Jadi ada banyak sekali kertas surat suara yang harus dibuka dan dicoblos masyarakat pemilih. Satu kertas untuk calon presiden dan wakil presiden, satu kertas untuk caleg DPR RI, satu DPD RI, satu DPRD Provinsi dan satu kertas caleg DPRD Kabupaten/kota.

Nasrul menyebut setiap instansi daerah harus ikut mensosialisasikan. Salah satunya dengan penyampiaian dari mulut ke mulut dan juga pemasangan spanduk dan baliho di tempat-tempat strategis. Menjamin kesuksesan Pemilu menurut Nasrul tidak kalah penting dibandingkan menjaga netrealitas ASN, TNI dan Polri. Nasrul juga meminta kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota juga menekankan netralitas ASN di lingkup kerjanya.

"ASN jangan dikotak-kotak. Kita kan udah tahu ada ASN kita kena tindak oleh Bawaslu. Bupati Walikota juga harus imbau ASN  netral di pemilihan ini," ujar Nasrul.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement