REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan beberapa pesan terkait Pemilu Serentak 2019 baik eksekutif maupun legislatif. Dewan Pertimbangan tersebut terdiri atas ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim Ormas Islam tingkat pusat. Pesan ini ditandatangani Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin dan Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, Noor Achmad.

Din Syamsuddin menuturkan bahwa pihaknya prihatin atas gejala dan gelagat kehidupan bangsa dimana ada perseteruan, perselisihan, dan perbedaan pendapat tajam yang potensial membawa pada perpecahan bangsa. "Maka, Dewan Pertimbangan MUI mendorong terselenggaranya Pemilu 2019 yang damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban," kata dia dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (27/3).

Din mengatakan, Dewan Pertimbangan MUI menyeru kepada penyelenggara Pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan lembaga penegak hukum untuk menyelenggarakan Pemilu dengan sebaik-baiknya sesuai hukum dengan menampilkan diri sebagai wasit yang adil. Kemudian, Dewan Pertimbangan MUI juga menyeru kepada rakyat pemilih khususnya umat Islam untuk menggunakan hak pilihnya sebagai manivestasi tanggungjawab warga negara yang baik. Memilih pemimpin adalah kebangsaan dan keagamaan sekaligus.

"Untuk itu, dipesankan agar meningkatkan kecerdasan politik supaya Pemilu menjadi berkualitas dan memilih pemimpin sesuai hati dan wawasan yang dalam. Yaitu Indonesia yang berkeadilan, berkemajuan dan berkemakmuran di bawah naungan ridha Allah SWT," katanya.

Dewan Pertimbangan MUI, lanjut Din, juga menyerukan kepada umat Islam untuk terus berdoa kepada Allah SWT agar bangsa Indonesia diberi kekuatan lahir batin dan terhindar dari petaka perpecahan dan permusuhan. Dewan Pertimbangan juga berharap Pemilu 2019 ini berjalan damai, berkualitas dan beradab.

"Maka kita menolak setiap gejolak dan gelagat yang akan mengadu domba umat Islam. Karena itu, Dewan Pertimbangan mengajak untuk mengawal Pemilu 2019 dan menjadi pemersatu bangsa di masa mendatang," katanya.