REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dradjad Wibowo mengatakan pernyataan Amien Rais soal Hotel Borobudur adalah simbol. Hal yang dipersoalkan Amien Rais adalah masalah potensi kecurangan dari daftar pemilih tetap (DPT).
“Lah KPU koq malah Hotel Borobudur-nya yang diklarifikasi. Hotel Borobudur ini lebih sebagai simbolis saja dari pak Amien,” kata Dradjad dalam pesan tertulisnya kepada republika.co.id, Kamis (28/3).
Hal itu, menurut Dradjad, berdasarkan pengalaman Amien Rais setelah melihat keanehan dalam tabulasi hasil Pemilu di Borobudur. Namun, kata dia, saat itu belum mempunyai bank data yang memadai. Sehingga belum bisa mengungkapkan secara teknis dan rinci di mana potensi kecurangannya.
"Sekarang, kita sudah memiliki data DPT. Meskipun ada 4 digit NIK yang ditutup oleh KPU. Alasan KPU masuk akal, yaitu menjaga privasi masing-masing pemilih. Kita bisa menerima alasan itu,” ungkap Dradjad.
Namun, lanjut dia, Tim Prabowo-Sandi bisa menelusuri data lengkap (termasuk NIK) 11 juta orang pemilih dari 17,5 juta pemilih yang tidak masuk akal. NIK ini adalah yang memiliki tanggal kelahiran sama. Bahkan banyak satu KK yang beranggotakan ratusan orang. Atau satu NIK berisi beberapa orang.
"Baru 11 juta yang bisa diverifikasi saja masalahnya sudah banyak. Apalagi dari seluruh DPT yang katanya 192 juta itu,” papar Dradjad.
Pernyataan Amien itu, kata Dradjad, artinya KPU jangan lagi menganggap tidak ada masalah yang berpotensi kecurangan atau merusak legitimasi pemilu. Jadi “Hotel Borobudur” itu, menurut Dradjad, lebih sebagai simbolis terhadap masalah dan kecurangan yang dicurigai terjadi dalam pemilu-pemilu yang lalu.
"Apalagi dalam acara kemarin di DPR, saya bertanya-jawab dengan pak Viryan dari KPU. Saya fokuskan pertanyaan saya pada 17,5 juta pemilih aneh yang tanggal lahirnya sama,” ungkap anggota Dewan Kehormatan PAN ini.
Kata KPU dan Dukcapil, lanjut Dradjad, itu karena mereka lupa tanggal lahirnya. Lalu berdasarkan info Tim Prabowo Sandi, kata Dradjad, ia tunjukkan bahwa para pemilih tersebut sebenarnya punya tanggal lahir. Itu terbukti dari NIK mereka.
"Saya tanya “mereka punya tanggal lahir, contohnya lahir tanggal 21 Maret. Jadi argumen bahwa mereka lupa tanggal lahirnya itu terpatahkan. Terus kenapa dalam DPT ditulis 1 Januari, 1 Juli, atau 31 Desember?” papar Dradjad.
Dradjad mengatakan ternyata pihak KPU tidak siap dengan jawaban terhadap pertanyaannya di atas. Dan yang bermasalah ini, bukan 1-2 orang. Tapi 17,5 juta pemilih. "Itu kan bisa menjadi sumber berbagai kecurangan,” ungkapnya.
Dradjad berpesan jangan meributkan Hotel Borobudurnya. Itu simbolis saja dari Amien Rais. Tapi atasi masalah dan tutup semua potensi kecurangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika