REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Energi Amerika Serikat (AS) Rick Perry menyetujui enam otoritas rahasia perusahaan-perusahaan yang menjual teknologi pembangkit tenaga nuklir ke Arab Saudi. Dalam dokumen persetujuaan tersebut juga disebutkan AS akan membantu Arab Saudi mengembangkan teknologi itu.
Pemerintahan Donald Trump diam-diam memperluas kesepakatan untuk berbagi teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir dengan Arab Saudi guna membangun dua pabrik pembangkit listrik tenaga nuklir. Beberapa negara termasuk AS, Korea Selatan dan Rusia sedang berkompetisi mendapatkan kesepakatan tersebut dan Arab Saudi akan mengumumkan pemenangnya tahun ini.
Persetujuan Rick Perry yang disebut otorisasi Part 810 itu mengizinkan perusahaan untuk mengembangkan pembangkit tenaga nuklir sebelum kesepakatan dibuat. Sumber yang mengetahui kesepakatan tersebut mengatakan tapi teknologi tersebut tidak boleh dikirimkan sampai kesepakatan selesai.
Persetujuaan itu awalnya dilaporkan Daily Beast. Dalam dokumen tersebut Departemen Energi Nuklir Nasional Pemerintah AS (NSSA) disebutkan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut meminta pemerintah Trump merahasiakan persetujuan ini.
"Dalam hal ini, setiap perusahaan yang menerima otoritas spesifik untuk (Arab Saudi) telah memberikan permintaan tertulis kepada kami agar otoritas mereka tidak disebarkan ke masyarakat luas," kata NNSA di dokumen persetujuan Perry, Kamis (28/3).
Sebelumnya, Departemen Energi AS mengizinkan masyarakat untuk membaca otoritas Part 810 di markas mereka. Salah satu pejabat Departemen Energi AS mengatakan permintaan itu berisi informasi pemilik paten dan otoritas tersebut sudah melalui proses persetujuan multi-lembaga.
Banyak legislator AS yang khawatir berbagi teknologi nuklir dengan Arab Saudi memicu perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Tahun lalu, Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman mengatakan stasiun televisi CBS negaranya akan mengembangkan senjata nuklir jika musuh mereka yakni Iran mengembangkannya.
Sebagai tambahan, Kerajaan Arab Saudi berulang kali menentang untuk menyetujui standar AS yang dapat menghalangi mereka dari memiliki bahan baku senjata nuklir yaitu pengkayaan uranium dan pemrosesan ulang bahan bakar bekas. Kekhawatiran Kongres tentang berbagi teknologi nuklir dengan Arab Saudi dipicu oleh kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada Oktober 2018 di Istanbul, Turki. Otoritas Part 810 ini dibuat setelah November 2017 tapi belum diketahui apakah ada dokumen lainnya yang dibuat usai pembunuhan Khashoggi.
Dalam rapat dengar pendapat Rabu (27/3) kemarin anggota House of Representative Brad Sherman meminta Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo merilis nama-nama perusahaan yang mendapat persetujuan. Pompeo mengatakan ia akan mencari nama-nama perusahaan tersebut.
Sherman juga mengatakan pemerintah Trump berusaha melangkahi Kongres dalam upaya berbagi teknologi nuklir dengan Arab Saudi. Pompeo mengatakan pemerintah AS sedang berkerja untuk memastikan agar upaya berbagi teknologi nuklir itu memicu risiko besar.
Pada bulan lalu, dalam sebuah laporan anggota House dari partai Demokrat menuduh pejabat Gedung Putih melanggar peringatan mereka. Para pejabat pemerintah AS sudah diperingatkan mereka dapat melanggar hukum jika bekerja sama dengan mantan pejabat-pejabat AS yang tergabung dalam kelompok bernama IP3 International untuk membangun reaktor nuklir canggih senilai jutaan dolar AS di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika