REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government tahun 2018, Kamis (28/3). Sejumlah kementerian/lembaga dan beberapa pemerintah daerah (pemda) mendapat penghargaan atas indeks sangat baik atas evaluasi e-government 2018.
Dalam acara yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi birokrasi itu, penghargaan tersebut terbagi dalam kategori kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan pemerintah daerah.
Untuk kategori kementerian, Kementerian Keuangan mendapat predikat sangat memuaskan. Sementara, predikat sangat baik diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pariwisata.
Sementara untuk tingkat lembaga pemerintah non kementerian predikat sangat baik diperoleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan LIPI. Sementara Badan Pusat Statistik memperoleh predikat baik.
Untuk tingkat lembaga lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan mendapat predikat sangat baik BPK. Lalu, Mabes Polri mendapat predikat baik, diikuti Polda Jabar juga mendapat predikat baik.
Untuk tingkat pemerintahan daerah wilayah provinsi, Jawa Tengah mendapat predikat sangat baik. Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat predikat baik bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sedangkan untuk tingkat Pemerintah Kota dan Kabupaten predikat baik diperoleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pandeglang. "Kami mengapresiasi kementerian dan lembaga dan Pemda yang telah dapat penghargaan tapi juga gimana mensosialisasikan ini ke masyarakat demi mendapat suatu sistem yang baik untuk efisiensi layanan kita kepada masyarakat dan juga kemajuan bangsa kita," ujar JK dalam sambutannya di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3).
Menurut JK, perkembangan zaman memang menuntut sistem pemerintahan ikut menyesuaikan kemajuan teknologi. Karena itu, ia berharap sistem di kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah juga ikut mengikuti kemajuan teknologi tersebut.
Itu untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. "Maka sistem yamg banyak apakah e-budgeting, atau e-control, e-audit yang macam-macam harus kita pergunakan harus berubah," ujar JK.
Menpan RB Syafruddin mengatakan hasil evaluasi SPBE atau e-goverment akan digunakan dalam penyusunan kebijakan dan penentuan arah strategis pembangunan SPBE yang efektif, efisien, terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Namun, hasil evaluasi menunjukan 616 kementerian/lembaga/ daerah, sebanyak 82 instansi pemerintah atau 13,31 persen berpredikat baik, sangat baik, dan memuaskan.
Sedangkan 534 instansi pemerintah atau 86,69 persen berpredikat berpredikat cukup atau kurang. "Jadi mohon maaf bapak wakil presiden, ini karena kita baru mau mulai. Tapi kita sudah evaluasi dalam 1 tahun. Dari 34 kementerian 74 persen, instansi indeksnya diatas 2,6 yakni baik, sangat baik dan memuaskan, sedangkan 26 persen masih di bawah cukup dan kurang," kata Syafruddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika