REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Menteri Energi Amerika Serikat (AS) Rick Perry mengaku ia tidak mengetahui apakah ada persetujuan yang diberikan kepada sejumlah perusahaan negara itu untuk menjual teknologi nuklir ke Arab Saudi sejak terjadinya pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada Oktober tahun lalu. Ia memberikan pernyataan tersebut di hadapan anggota parlemen pada Kamis (28/3).
Perry mengatakan ia pernah memberikan persetujuan beberapa otorisasi oleh perusahaan-perusahaan AS yang hendak menjual teknologi nuklir pada Arab Saudi sejak November 2017. Departemen Energi AS mengeluarkan pernyataan bahwa ada tujuh persetujuan diberikan untuk perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam program tenaga nuklir Arab Saudi.
Namun, Departemen Energi AS menekankan bahwa mengirimkan bahan, peralatan, serta komponen nuklir tidak diizinkan. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan di AS mendapatkan persetujuan untuk menjual tenaga nuklir di luar negeri. Dokumen-dokumen terkait kemudian disimpan untuk umum dan dapat diakses melalui kantor departemen tersebut.
Meski demikian, salah satu persetujuan yang dibuat untuk Arab Saudi tidak diumumkan. Sebelumnya, Pemerintah AS yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump sempat diketahui melakukan pembicaraan dengan negara kerajaan itu mengenai kesepakatan teknologi nuklir secara lebih luas.
Anggota parlemen AS, baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik telah mengecam pemerintahan Trump atas negosiasi yang dilakukan tanpa diketahui Kongres. Mereka khawatir bahwa suatu program yang dilakukan tanpa pengamanan non-proliferasi dapat memicu konflik menggunakan senjata nuklir di Timur Tengah.
Arab Saudi telah meminta AS untuk mempertimbangkan batasan teknologi nuklir yang telah dibuat. Negara itu meminta agar batasan memperkaya uranium dan memproses ulang bahan bakar bekas didiskusikan kembali.
Namun, kedua hal itu dinilai sebagai jalur potensial menuju program senjata nuklir. Kekhawatiran semakin bermunculan setelah Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengatakan pada tahun lalu bahwa negara itu akan membuat senjata nuklir, jika Iran mengembangkannya.
Senator AS dari Partai Demokrat, Tim Kaine memberi pertanyaan terhadap Perry mengenai persetujuan yang diberikan Departemen Energi AS terkait teknologi nuklir untuk Arab Saudi dibuat sebelum atau sesudah 2 Oktober 2018. Pada tanggal itu, Khashoggi, seorang jurnalis asal Arab Saudi yang menjadi kolumnis Washington Post dibunuh di Kantor Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. Ia juga menuding pemerintahan Trump terlibat dalam upaya menutupi pembunuhan Khashoggi.
Sementara itu, Senator AS dari Partai Demokrat Ed Markey mengatakan ia akan memperkenalkan rancangan undang-undang untuk menghentikan pemerintahan Trump mengenai transfer teknologi nuklir ke Arab Saudi. Undang-undang tersebut dinilai akan menghadapi pertentangan oleh Partai Republik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika