REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) menjawab kritik Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang menyebut Presiden Joko Widodo kurang memiliki peran di dunia internasional. TKN mengatakan, hal itu merupakan pilihan bagi Jokowi untuk bagaimana dia bekerja memimpin negara.
Pernyataan itu dilontarkan menyusul kemungkinan kritik kepada calon presiden (capres) pejawat dalam debat keempat nanti. Juru Bicara TKN Muetya Hafid mengatakan, Jokowi sebenarnya sudah bisa menjawab kritikan tersebut nanti.
Dia mengatakan, meski disebut-sebut kurang memiliki peran ke luar negeri, namun sudah banyak pencapaian yang diraih Jokowi di dalam negeri. Berangkat dari pencapaian itu, menurutnya, capres 01 cocok untuk melanjutkan pemerintahan ke periode kedua.
"Jikalau dalam debat tersebut, Jokowi akan dikiritik tentang jarang tampil di publik dunia dan forum internasional, maka Jokowi akan bisa menjelaskan bahwa hal itu dilakukan karena pilihan antara mengurus domestik atau ke luar negeri," kata Meutya di Jakarta, Sabtu (30/3).
Politisi Golkar itu mengungkapkan, meski fokus pemerintahan Jokowi sejak 2014 pada pembangunan di dalam negeri, namun perhatian dan peran aktif di forum internasional tetap terjaga. Dia mengatakan, hal itu terbukti dengan Indonesia yang kembali masuk anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB hingga Desember 2020.
Meutya berpendapat, menjadi anggota tidak Tetap DK PBB menunjukkan bentuk kepercayaan masyarakat internasional atas kemampuan diplomasi Indonesia. Dia mengatakan, masuk dalam DK PBB membuat Indonesia menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandat Piagam PBB.
Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan, hal itu juga menunjukkan jika usaha-usaha Indonesia dalam memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global, menjaga kekompakan antar-organisasi di kawasan, pendekatan global-komprehensif dalam memerangi terorisme dan radikalisme, serta pembangunan berkelanjutan mendapat pengakuan besar dari forum internasional.
"Kebijakan petahana mengenai pertahanan, keamanan, dan luar negeri sudah dijalankan. Tinggal memperkuat untuk periode berikutnya," katanya.
Sebelumnya, BPN menilai Jokowi kurang memiliki peran di dunia internasional. BPN mengatakan, Jokowi terlihat jarang hadir di forum konferensi tingkat tinggi dan terkesan menghindari. Bahkan, BPN mengatakan, Jokowi selama empat tahun memimpin tidak pernah menghadiri Sidang Umum PBB.
Sementara, debat keempat akan mengupas tema debat mengenai ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional. Debat yang diadakan di Hotel Shangri-la ini hanya akan menghadirkan capres.