REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA -- Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 berjanji akan menganggarkan 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk pertahanan dan keamanan. Angka tersebut menurutnya realistis untuk wilayah seluas Indonesia.
"Jadi kita perlu anggaran besar 1,5 persen dari PDB," kata Sandiaga, Sabtu (30/3) malam.
Sandiaga yakin hal itu bisa dilakukan sebab Indonesia dinilai memiliki kemampuan untuk meningkatkan sumber pendanaan. Untuk itu di pemeritahannya nanti, Prabowo-Sandiaga akan memisahkan kemenkeu dan dirjen pajak, sehingga dirjen pajak akan bertanggung jawab langsung di bawah presiden.
"Tugasnya meningkatkan tax rasio kita ke angka 15-16 persen. Itu yang jadi sumber pendanaan kita pada sektor pertahanan dan keamanan," ucapnya.
Sandiaga berharap kedaulatan laut, darat, udara bangsa Indonesia bisa ditingkatkan dengan adanya anggaran tersebut. Ia meyakini Indonesia akan memiliki posisi tawar yang tinggi jika kedaulatan ekonomi, pangan, energi terpenuhi.
"Memiliki posisi tawar yang kuat, jadi untuk tadi hubungan internasional bagaimana Indonesia bisa memainkan peran diplomasi bukan karena Indonesia hanya negara yang baik ramah dan suka tersenyum tapi karena kita disegani. Itu yang kita harapkan," tuturnya