REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Influencer Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin (TKN Jokowi - Ma’ruf) Mukhamad Misbakhun menilai Calon Presiden (Capres) 02 Prabowo Subianto tak punya gagasan untuk membenahi kualitas pelayanan publik melalui e-government.
“Bayangkan saja negara lain seperti China, Jepang, Amerika dan banyak lainnya menerapkan e-government. Prinsipnya adalah tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan good governance, tetapi tawaran toko sebelah (Prabowo, red) justru teknologi lama,” ujar Misbakhun kepada media di Jakarta, Senin (1/4).
Mantan pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu lantas membandingkan Prabowo dengan Jokowi yang menawarkan konsep Dilan, sebuah istilah dari akronim digital melayani. Misbakhun menuturkan, di era Jokowi pula pemerintah meluncurkan Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan terpadu yang bisa dimanfaatkan investor kelas kakap hingga perusahaan maupun perorangan untuk UKM.
Selain itu, pemerintahan Presiden Jokowi juga terus mendorong penerapan e-budgeting, e-katalog dan e-procurement. “Inilah perwujudan Dilan dalam pelayanan publik yang selama pemerintahan Pak Jokowi sudah dirintis dan berjalan,” tutur Misbakhun.
Anggota Komis XI DPR itu menambahkan, kini proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) pun dilakukan melalui online. Menurutnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) kini menerapkan Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) yang menutup celah penyimpangan dalam rekrutmen calon amtenar.
“Ini semua dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas ASN kita, meningkatkan kualitas birokrat kita, dan juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak bangsa untuk bisa menjadi abdi negara sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki berdasarkan hasil tes, minat dan bakat,” tuturnya.
Selain itu, kata Misbakjun, beberapa daerah sudah bisa menerapkan e-budgeting secara baik. Bahkan, katanya, penerapan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan publik sudah menjangkau desa.
Sebagai contoh adalah penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) versi 2.0. Karena itu Misbakhun menegaskan, digitalisasi adalah sebuah keniscayaan.
“Masyarakat akan berjalan dalam peradaban digital. Pelayanan publik yang selama ini melalui manual, sudah mulai koputerisasi karena pemerintah mau tidak mau juga harus menyesuaikan diri dengan peradaban itu,” ulasnya.
Misbakhun meyakini digitalisasi layanan pemerintahan juga akan mencegah praktik korupsi. Menurutnya, dengan teknologi informasi maka pertemuan tatap muka yang membuka celah transaksi koruptif bisa diminimalkan.
“Bahkan tender-tender di pemerintahan pun kini tak perlu bertatap muka untuk mengetahui prosesnya karena procurement bisa diketahui oleh publik luas termasuk hasilnya. Sementara sejauh ini saya belum tahu tawaran dari toko sebelah,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika