REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Calon presiden (capres) nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi tudingan pengerahan massa untuk mendukung dirinya melalui instruksi Kapolres Garut. Usai berkampanye di Kota Sorong, Papua Barat, Jokowi menyebutkan bahwa dirinya telah berkali-kali menekankan kepada TNI dan Polri agar bersikap netral dalam pemilu, termasuk pilpres.
Jokowi menegaskan pandangan politik yang dianut TNI dan Polri sejatinya adalah 'politik negara'. "Bukan sekali dua kali saya sampaikan di rapim TNI Polri. Saya sampaikan bahwa politik TNI dan polri adalah politik negara. Harus bisa menjaga netralitas," kata Jokowi di Aimas Convention Centre Sorong, Senin (1/4) malam.
Sebelumnya, mantan kepala Polsek Pasirwangi, AKP Sulman Azis, sempat membuat pernyataan menghebohkan terkait perintah kapolres Garut untuk memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Sulman kemudian mencabut pernyataan kontroversialnya dan dirinya mengaku telah membuat kesalahan.
"Saya sudah melakukan suatu kesalahan saya. Saya menyatakan bahwa Polri itu tidak netral di dalam Pilpres 2019 ini," kata Sulman yang didampingi Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada para wartawan di Mapolda, Senin (1/4).
Dalam keterangannya, AKP Sulman yang saat ini menjabat Kanit Seksi Pelanggaran Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar, mengungkapkan apa yang disampaikannya saat itu merupakan emosi lantaran dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Pasirwangi.
"Sebetulnya itu saya sampaikan karena saya waktu itu emosi. Saya emosi telah dimutasi dari kapolsek ke Polda Jabar," kata dia.
Dalam keterangannya kepada para wartawan, Sulma mengungkapkan, seluruh kapolsek di Polres Garut mendapat instruksi dari pimpinan (kapolres) untuk pemetaan kekuatan kedua paslon di Pilpres 2019. "Bukan diarahkan untuk memenangkan salah satu paslon. Pendataan itu untuk mengantisipasi keamanan di wilayah tersebut agar bisa diantisipasi jika terjadi berbagai kemungkinan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika