REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan segera menangani masalah kemanusiaan di Nduga. Masalah itu muncul akibat kontak senjata antara TNI dan kelompok bersenjata.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Amiruddin mengatakan, pihaknya telah memantau langsung ke Nduga dan bertemu semua unsur untuk memahami persoalan yang ada. "Saya sudah minta Menko PMK untuk menangani persoalan kemanusiaan yang hadir dan terjadi akibat peristiwa itu. Itu sudah kami sampaikan. Nah, sampai hari ini saya tunggu mereka mau bertindak apa," ucap Amiruddin di Jakarta, Senin (1/4).

Ia menyebutkan adanya pengungsian di Nduga merupakan masalah kemanusiaan yang semestinya segera ditangani Kemenko PMK karena masuk dalam kewenangan kementerian itu. Soal kondisi di lapangan yang dijumpainya dan rekomendasi yang diberikan Komnas HAM kepada Kemenko PMK, Amiruddin enggan membeberkannya. "Pokoknya ada masalah," kata dia.

Tim Investigasi Kasus Nduga Papua menemukan banyak warga sipil yang kini trauma akibat kontak senjata TNI dengan kelompok bersenjata dalam beberapa waktu terakhir. Kontak senjata buntut insiden penembakan mematikan kelompok itu terhadap pekerja di Nduga.

Menurut anggota Tim Investigasi Kasus Nduga Papua Pater John Djonga, warga Nduga yang tidak terlibat aksi ikut terdampak. Alhasil, banyak yang mengungsi ke hutan dan kawasan lainnya untuk menghindari dampak operasi militer.

"Hasil investigasi yang ditemukan memperlihatkan ibu-ibu melahirkan di hutan ketika mereka berada di pengungsian. Mereka juga sulit mengakses pertolongan medis," kata John.

Dampak lain yang dirasakan warga Nduga di saat ini, kata dia, adalah tidak dapat menjalani aktivitas seperti biasa, termasuk beribadah. Untuk itu, Tim Investigasi Kasus Nduga Papua merekomendasikan agar ada dialog lintas elemen untuk mengatasi bencana kemanusiaan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika