REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Junta militer yang berkuasa di Thailand mengajukan gugatan terhadap pemimpin partai baru yang populer atas tuduhan penghasutan dan bekerja sama dengan penjahat. Partai Future Forward berada diperingkat ketiga dalam pemilihan umum yang juga diikuti partai pro-militer bulan lalu.

Pada Rabu (3/4) pemimpin Partai Future Forward Thanathorn Juangroongruangkit mengatakan gugatan pidana yang diajukan terhadapnya bermuatan politis dan ia akan melaporkan hal ini kepada polisi pada hari Sabtu (6/4), ketika ia memenuhi panggilan polisi.

Potensi hukuman yang dihadapi Thanathorn adalah sembilan tahun penjara. Thanathorn sudah mengatakan agenda utama partainya menghentikan intervensi militer dalam politik.

Militer sudah berkuasa di Thailand sejak tahun 2014. Ketua Junta Militer dan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha ingin mempertahankan jabatannya dalam pemilihan umum tahun ini.

Pada akhir bulan lalu oposisi yang terdiri dari tujuh partai mengatakan mereka meraih suara mayoritas di House of Representative atau majelis rendah dalam pemilihan umum. Mereka juga mengatakan memiliki hak untuk menjalankan pemerintah yang dikuasai militer selama lima tahun terakhir. 

Kandidat utama Partai Pheu Thai Sudarat Keyuraphan mengatakan aliansi tujuh partai oposisi setidaknya akan mendapatkan 255 kursi di House of Representative. Partai Pheu Thai adalah partai Thaksin Shinawatra dan Yingluck Shinawatra yang digulingkan militer pada tahun 2014 lalu.  

"Kami mendeklarasikan democratic front yang mana menentang kekuasaan militer menjadi mayoritas di House of Representative," kata Sudarat seperti dilansir Associated Press.

Militer sangat anti-Thaksin, tapi mantan perdana menteri itu masih memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam perpolitikan di Thailand. Baru-baru ini Raja Thailand Vajiralongkorn mencabut gelar kebangsawanan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra. Maharaja Vajiralongkorn juga menyinggung dakwaan korupsi dan melarikan diri 'yang sangat tidak pantas'.

"Maharaja Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun memerintahkan komandan kerajaan untuk mencabut gelar adat karena Thaksin Shinawatra sudah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung Divisi Kriminal Untuk Pejabat Politis, sebagai tambahnya untuk banyak tuduhan lainnya dan ia melarikan diri dari kerajaan, sebuah perilaku yang sangat tidak pantas," kata perintah Kerajaan Thailand, seperti dilansir di Aljazirah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika