REPUBLIKA.CO.ID, KHOBAR -- Kabinet Arab Saudi menegaskan kembali sikapnya terhadap Palestina. Forum yang berlangsung di Istana Al-Aziziya di Kota Khobar itu menyatakan bahwa mendukung Palestina akan tetap menjadi agenda utama Kerajaan Saudi.
Dikutip dari laman Arab News, kabinet pimpinan Raja Salman itu menyoroti pentingnya mencapai solusi politik untuk krisis Suriah. Mereka menegaskan penolakannya terhadap tindakan yang akan melanggar kedaulatan Suriah atas Dataran Tinggi Golan.
Pernyataan sikap itu sejalan dengan pandangan Dewan Keamanan PBB yang menolak keputusan Amerika Serikat (AS) mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. PBB menilai tindakan AS dapat membahayakan stabilitas regional.
Lebih lanjut, Kabinet mendapat pengarahan tentang hasil kunjungan resmi Raja Salman ke Tunisia dan pembicaraannya dengan Presiden Beji Caid Essbsi. Dialog berisi kerja sama bilateral antara kedua negara, beserta hasil positif dari "Summit of Determination and Solidarity" Arab ke-30.
Menteri Informasi Saudi, Turki Al-Shabana mengatakan bahwa kabinet menegaskan kembali dukungan terhadap upaya PBB untuk memecahkan kebuntuan politik di Yaman. Mereka mendesak warga internasional menentang milisi Houthi yang didukung Iran.
Menurut laporan dari Badan Pers Saudi, kabinet juga menegaskan kembali dukungan Arab Saudi untuk upaya berkelanjutan PBB dalam menstabilkan Libya. Selain itu, kabinet menyetujui nota kesepahaman antara Kementerian Energi dan Industri dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Energi, Perdagangan, dan Industri Siprus.
Pertemuan itu juga menyambut peringkat baru Arab Saudi dalam keamanan siber. Dalam "Global Cybersecurity Index" yang dirilis oleh International Telecommunication Union PBB, Saudi menduduki peringkat ke-13 dari 175 negara.