REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Program Pangan Dunia (WFP) menyerukan Amerika Serikat (AS) serta negara-negara Barat lain membantu kehidupan anak-anak di Korea Utara (Korut). AS dan negara-negara Barat telah diminta mengesampingkan politik dan membantu mendanai bantuan dalam jumlah besar ke negara terisolasi itu.
Direktur Eksekutif WFP David Beasley mengatakan ia telah mendengar kekhawatiran bantuan yang diminta Korut justru dapat membantu rezim pemerintah yang dipimpin Kim Jong-un. Namun, ia menekankan mereka akan menyisir daerah-daerah pedesaan Korut memberi bukti krisis kemanusiaan yang terjadi.
Banjir dan gelombang panas pada tahun lalu dilaporkan membuat Korut kekurangan 1,4 juta ton produksi pangan. Produksi tersebut mencakup gandum, beras, kentang, dan kedelai.
Diperkirakan 11 juta orang atau 40 persen populasi di negara itu mengalami kekurangan gizi. Satu dari lima anak terhambat perkembangannya akibat kekurangan gizi kronis.
"Ini adalah masalah serius dan anak-anak akan terkena dampak besar jika kita tidak melakukan sesuatu, khususnya di musim kering Juni mendatang,” ujar Beasley dilansir The Guardian, Kamis (4/4).
Beasley mengungkapkan Rusia telah memberi bantuan 50 ribu ton gandum ke Korut, demikian juga dengan Cina. Namun, nampaknya negara-negara Barat masih berharap konflik dengan Korut bisa teratasi lebih dulu agar mereka bisa bersama-sama membantu.
“Kekhawatiran kami bukanlah membantu rezim pemerintah. Dalam kasus ini kami menekankan jangan biarkan anak-anak tidak bersalah menderita karena politik,” kata Beasley.
Pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong-un untuk kedua kalinya digelar pada Februari lalu di Ibu Kota Hanoi, Vietnam. Dalam pertemuan tersebut, kesepakatan gagal dicapai setelah AS menolak tuntutan Korut untuk mencabut sanksi. Pencabutan sanksi AS harus diikuti dengan denuklirisasi terbatas.
Beasley berkomentar mengenai KTT tersebut dan mengatakan tak heran Korut berharap pencabutan sanksi terhadap negara mereka dilakukan. Sebagai contoh, adalah sanksi di zona industri perbatasan.
“Saya pikir seandainya ada terobosan, Anda akan melihat negara-negara Barat, serta penyumbang tradisional WFP memberi perhatian lebih besar untuk mengatasi masalah kemanusiaan di Korut,” ujar Beasley.
Beasley mengatakan Pemerintah Korut telah merespons permintaan WFP untuk memiliki akses ke negara tersebut. WFP mengatakan izin telah diberikan sepenuhnya agar tim bisa membantu menangani krisis yang terjadi.
“Saya telah melakukan pembicaraan yang jujur dengan Korut agar para donor mengetahui dan menilai sepenuhnya kenyataan yang terjadi dan mereka telah memberi semua yang kami minta,” kata Beasley.
Pemerintah korut telah berupaya mengatasi masalah pangan untuk rakyat negara itu selama lebih dari dua dekade. Bencana kelaparan yang terjadi pada 1990-an menewaskan satu juta orang.
Pada pekan ini, WFP merilis laporan lebih dari 100 juta orang di dunia mengalami kelaparan, meningkat 80 juta orang dibanding tahun lalu. Bahkan, jumlah itu tidak termasuk mereka yang berada di negara konflik seperti Korut dan Venezuela, dan beberapa negara Afrika seperti Mozambik yang sedang dilanda krisis akibat badai Idai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika