REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah akan tetap memberikan subsidi pelayanan publik (PSO) kepada kereta perkotaan, termasuk kereta rel listrik (KRL). Kebijakan ini diambil untuk mendorong masyarakat mau beralih dari angkutan pribadi ke angkutan massal, meski saat ini moda andalan warga Jabodetabek itu banyak terjadi gangguan.
“Kalau angkutan kota lebih banyak kebijakan ekonomi mengatasi kemacetan, kalau kita lepaskan subsidi (kereta perkotaan) mungkin (masyarakat) akan kembali ke motor,” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dari Bogor hingga Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (5/4).
Besaran subsidi yang digelontorkan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk kereta perkotaan tahun 2019, yakni Rp 2,3 triliun. Sebesar Rp 1,6 triliun di antaranya untuk subsidi penumpang KRL.
Zulfikri menilai besaran subsidi tersebut untuk menutupi kerugian yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbas dari kemacetan yang ditaksir sekitar Rp 65 triliun. “Kami berikan subsidi besar di sini, agar ada shifting (peralihan) ke angkutan publik yang lebih efisien, apa yang diperoleh pemerintah adalah nilai keekonomian,” katanya.