REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dian Erika Nugraheny, Bambang Noroyono, Antara

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menilai hoaks soal server KPU yang telah di-setting merupakan hoaks bertema pemilu yang paling cepat penyebarannya. Menurut Ketua Presidium Mafindo Septiaji, hoaks tersebut merupakan kelanjutan dari hoaks-hoaks sebelumnya seperti "tujuh kontainer surat suara tercoblos" dan "truk surat suara beraksara Cina".

"Hoaks yang menyebut server KPU ada di Singapura, dan sudah di-setting kemenangan 57 persen untuk salah satu kubu, penyebarannya paling masif dibanding hoaks-hoaks sebelumnya," kata Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho dalam siaran pers, Jumat (5/4).

Septiaji mengatakan, hoaks ini mulai terdeteksi di media sosial sejak Rabu 3 April 2018 pukul 19.30 dan menyebar luas hingga menjangkau 974 ribu views hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Sementara, masyarakat yang terpapar hoaks tersebut di grup Whatsapp bisa mencapai jutaan.

Mafindo menemukan penyebaran yang masif di media sosial sebanyak lebih dari 45 ribu shares dan 974 ribu views hanya dalam satu hari. Konten tersebut tersebar di semua platform populer seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Ini belum termasuk penyebaran di grup Whatsapp yang diduga angkanya bisa jauh lebih besar.

Septiaji mengungkapkan ada 19 akun yang paling banyak menyebarkan hoaks ini, 14 di antaranya bukan akun asli alias akun abal-abal seperti Rahmi Zainudin Ilyas, Rara Putri Edelweis, Noor Inesya Zain, Alena Putri dan lain-lain. Ia mengatakan, penyebaran hoaks ini berpotensi merusak legitimasi penyelenggaraan pemilu dan bisa berdampak fatal bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Langkah-langkah taktis dari pihak penyelenggara pemilu maupun penegak hukum sangat dibutuhkan untuk meredam dampak penyebaran hoaks ini. Mafindo mendukung upaya KPU untuk membawa kasus ini ke Bareskrim, dan berharap Polri bisa segera menindaklanjuti perkara ini dengan baik dan transparan.

"Siapa pun pemenangnya kalau penyelenggara pemilu dirusak wibawanya, maka yang ada adalah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan yang terpilih. Untuk itu kami mendorong Polri untuk melakukan tindakan tegas kepada aktor intelektual dan penyebar utama hoaks ini," kata Septiaji.

Anita Wahid, Presidium Mafindo, menjelaskan meningkatnya suasana emosi publik beberapa hari menjelang Pemilu 2019 menyebabkan masyarakat mudah terseret dengan informasi politik yang sensasional. Ia mengatakan, hal ini merupakan dampak nyata dari fenomena post-truth pada bangsa kita, dan inilah saat yang penting bagi setiap orang untuk benar-benar bisa melakukan pengendalian diri.

"Ketika mendapatkan informasi yang too good to be true atau too bad to be true, masyarakat harus langsung awas, berhenti dan refleksi diri. Jangan-jangan ini hoaks," kata Anita.

Gerak cepat KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bergerak cepat merespons hoaks dengan melaporkan dugaan penyebaran kabar bohong ke Bareskrim Mabes Polri, Kamis (4/4) malam. Pelaporan, dipimpin langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman.

Ia ditemani oleh enam komisioner lainnya. Kehadiran lengkap para pemimpin badan penyelenggara pemilu nasional tersebut, membuat kasus ini tampak serius. Arief Budiman pun mengakui itu.

“Kami datang ke sini (Bareskrim) lengkap karena kami menganggap ini serius,” kata Arief di Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta, Kamis.

Arief menegaskan, satu-satunya alasan mengapa kasus tersebut harus dilaporkan, karena kabar tentang manipulasi yang tersebar tentang manipulasi peladen itu, sebagai kebohongan.  “Karena video-video tersebut, tidak benar,” ujar dia.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menegaskan, pihaknya mengambil tindakan cepat supaya tidak ada informasi yang bertele-tele. "Karena ini beritanya berbahaya, sudah diunggah oleh berbagai platform media sosial (medsos). Berita ini merugikan KPU karena kami dituduh seolah melakukan hal itu. Kani tidak pernah melakukan seperti itu," tuturnya.

Dia pun mengungkapkan, server KPU tidak ada yang ditempatkan di luar negeri. Seluruh server KPU berada di dalam negeri (Indonesia).

"Karena informasi ini berpengaruh kepada kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu, maka kami laporkan supaya ada upaya hukum dari kepolisian," tambah Hasyim.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, tim Direktorat Siber Bareskrim Polri tengah memeriksa bukti sejumlah dokumen yang diserahkan KPU terkait kasus tuduhan server KPU yang dikondisikan untuk memenangkan capres tertentu. Sejumlah dokumen yang diperiksa berupa foto dan video dari tiga akun media sosial penyebar tuduhan terhadap KPU.

"Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim periksa seluruh alat bukti, data-data dokumen yang diserahkan Komisioner KPU ke Bareskrim. Laboratorium Forensik Digital akan menganalisis secara komprehensif terkait tiga akun yang dilaporkan, keaslian foto dan video," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (5/4).

Nantinya bila hasil pemeriksaan menyatakan bahwa foto dan video tersebut hoaks, maka penyidik akan mengembangkan kasus dengan menelusuri identitas pembuat dan penyebarnya. "Kalau konstruksi hukumnya itu berita hoaks, penyidik akan mendalami siapa kreatornya, siapa yang punya gagasan membuat konten dan siapa buzzer-nya," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika