REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar rapat kerja Direktorat Jendral Perhubungan Laut 2019. Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Dalam sambutannya, Budi menyoroti serapan anggaran Dirjen Perhubungan Laut yang masih minim hanya 79 persen. Berdasarkan catatan Direktorat Jendral Perhubungan Laut, pada tahun lalu anggaran sekitar Rp 15 triliun.
“Ada satu angka yang kurang menggembirakan, serapan Dirjen Laut hanya 79 persen dengan rata-rata menurun,” ujarnya saat acara ‘Rapat Kerja Direktorat Jendral Perhubungan Laut 2019’ di Gedung Kemenhub, Senin (8/4).
Menurutnya, direktorat harus mampu memaksimalkan anggaran pada tahun ini. Salah satu langkahnya dengan melakukan peningkatan pelayanan infrastruktur tidak hanya "Jawasentris" saja.
“Konsep pembangunan Indonesia tidak hanya 'Jawasentris' tapi 'Indonesiasentris'. Jadi perlu perhatian tidak hanya Tanjung Emas dan Tanjung Priok tapi juga di Malayati, Rote, Bitung dan seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Budi menambahkan pembangunan secara merata perlu dilakukan agar Indonesia tidak menjadi negara yang bubar. Setidaknya konektivias perlu rutin dilakukan untuk menghubungan ke pejuru Indonesia.
“Kita tahu Rusia negara yang hebat, namun terpecah dengan masuknya paham-paham tertentu. Maka itu, kita tidak mau NKRI bubar,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika