REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – ASEAN Infrastructure Fund (AIF), mekanisme pembiayaan yang dibentuk oleh ASEAN sejak tahun 2012, mengembangkan dua mekanisme pembiayaan baru. Salah satunya, ASEAN Inclusive Finance Facility yang bertujuan untuk mengembangkan akses pembiayaan konsesional bagi negara Kamboja, Laos, dan Myanmar.
Mekanisme kedua adalah ASEAN Catalytic Green Fund yang akan memanfaatkan potensi pembiayaan dari lembaga pembangunan regional dan global. Selain itu, juga pendanaan dari lembaga donor dan swasta untuk membiayai proyek pembangunan berkelanjutan di kawasan.
Pengembangan dua mekanisme ini dibicarakan dalam pertemuan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) 2019 di Chiang Rai, Thailand, pada Selasa (2/4) hingga Jumat (5/4).
Pembiayaan bencana juga diangkat sebagai salah satu isu utama kerja sama ASEAN. Para Menteri Keuangan ASEAN telah menyepakati ASEAN Disaster Risk Finance and Insurance (DRFI) fase dua. Tujuannya, untuk meningkatkan kemampuan wilayah dalam melakukan pengolahan data dan pemetaan profil risiko bencana di kawasan.
Inisiatif tersebut diharapkan dapat mendukung strategi pembiayaan bencana yang mulai dikembangkan oleh beberapa negara kawasan termasuk Indonesia. Selain itu, meningkatkan penyelarasan dengan inisiatif pada tataran ASEAN+3 yang pada akhir tahun 2018 menyepakati pembentukan Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility (SEADRIF).
Di sisi lain, negara-negara ASEAN juga terus meningkatkan kerja sama dalam pengembangan pasar modal dan sektor keuangan. Di antaranya melalui pembentukan Working Group (WG) on Infrastructure Finance, yang diketuai oleh Indonesia dan Malaysia.
"Ini bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal," ujar Kepala Biro Komukasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti dalam riis yang diterima Republika, Senin (8/4).
Selain itu, pembentukan WG on Sustainable Finance yang akan mendorong penerbitan obligasi pembangunan berkelanjutan di wilayah juga dilakukan. Penerbitan ini dilakukan melalui penggunaan standar ASEAN atas surat utang hijau, berkelanjutan dan sosial.
Poin ketiga, publikasi Guidance Notes on Digital Financial Services dan Guidance Notes on Financial Education and Consumer Protection untuk mendorong inklusi keuangan kawasan. Terahir, peningkatan kerja sama pengembangan sektor asuransi khususnya micro-insurance yang diharapkan dapat menjangkau masyarakat menengah ke bawah yang belum terlindungi asuransi.
Di samping itu, ASEAN juga menghasilkan peningkatan kerja sama perpajakan dan kepabeanan untuk mendorong integrasi aktivitas ekonomi dan meningkatkan fasilitas perdagangan di kawasan. Dalam konteks perpajakan, ASEAN terus mendorong perluasan jaringan perjanjian penghindaran pajak berganda antar negara ASEAN, serta kerja sama inisiatif global dalam pertukaran informasi secara otomatis terkait perpajakan.
Terkait kepabeanan, ASEAN berencana mengembangkan operasional ASEAN Single Windows dalam rangka mendorong digitalisasi proses kepabeanan. "ASEAN juga akan segera melakukan piloting skema ASEAN Custom Transit System yang dapat memfasilitasi pergerakan barang transit," kata Nufransa.
Dalam AFMGM 2019, delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Secara umum, pertemuan membahas pencapaian dan tantangan kerja sama keuangan ASEAN dalam mencapai Visi ASEAN Economic Community (AEC) 2025. Targetnya, penguatan integrasi dan konektivitas ekonomi untuk meningkatkan daya saing kawasan dan mendorong pembangunan inklusif dan berorientasi pada pembangunan manusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika