REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin mengatakan China tertarik untuk mendanai program peremajaan (replanting) sawit di Indonesia. Ridwan menjelaskan ketertarikan China akan dibahas dalam pertemuan lanjutan di China dalam kerangka program Global Maritime Fulcrum-Belt and Road Initiatives (GMF-BRI).
"Sederhananya begini, ada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit yang sudah punya kegiatan dan dana, kemudian ada tawaran dari China melalui China Development Bank (CDB), jadi kita kaji tawaran ini," katanya di Jakarta, Senin (8/4).
Ridwan menuturkan Kemenko Maritim telah menggelar rapat dengan Kemenko Perekonomian, BPDP Sawit hingga Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait tawaran China ini.
Tawaran itu dianggap menarik karena dapat mendukung upaya peremajaan sawit. Selain itu, tawaran investasi itu juga menarik karena program BPDP Sawit yang masih jauh dari harapan.
"(Ketertarikan China) tentu soal bisnis. Mereka punya dana. Kalau kita, program BPDP Sawit itu masih belum sejauh yang ditargetkan," katanya.
Meski baru akan membahas mengenai skema kerja sama program peremajaan sawit, Ridwan mengatakan pada tahap awal pemerintah Indonesia berniat untuk menawarkan kerja sama untuk mempersiapkan basis data kepemilikan lahan sawit di Indonesia.
Menurut dia, pemerintah mendorong lahan sawit bisa mendukung para petani kecil. Namun, belum ada basis data kepemilikan sehingga program peremajaan masih terus terkendala.
"Jadi, tahap awal yang mungkin akan kita tawarkan adalah kerja sama menyiapkan 'database' yang bisa digunakan sebagai dasar bagi bank untuk mencairkan dananya. Sekali lagi, tidak pemerintah yang berbisnis tapi silakan dia (China) dengan mitra industrinya Indonesia," katanya.
Selain membahas program peremajaan sawit, proyek lain yang juga akan dibahas adalah pengembangan Techpark Regional Innovation Hub yang akan dibangun di Kura-Kura Island di Bali.
Dalam kerja sama GMF-BRI, tercatat ada sejumlah proyek yang telah mendapat lampu hijau untuk berlanjut diantaranya pengembangan Kuala Tanjung Industrial Estate, Kualanamu Industrial Estate, Pelabuhan Kuala Tanjung (Sumatera Utara) serta energi bersih di Kayan River Region di Kalimantan Utara.
Sementara itu, ada dua proyek yang disepakati untuk dilakukan studi kelaikan bersama dengan dana hibah dari China yakni pengembangan Tanah Kuning Industrial Estate di Kalimantan Utara dan Likupang Tourism District di Sulawesi Utara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika