REPUBLIKA.CO.ID, ALJAIR -- Parlemen Aljazair mengajukan nama presiden sementara menggantikan mantan presiden Abdelaziz Bouteflika yang mengundurkan diri pekan lalu. Bouteflika dipaksa mengundurkan diri oleh gerakan prodemokrasi yang didukung militer.
Tapi pengunjuk rasa yang mendorong penguasa dua dekade itu meminta seluruh hirarki politik untuk turun. Tuntutan itu termasuk Ketua Majelis Tinggi Parlemen Abdelkader Bensalah salah satu sekutu kunci Bouteflika dan ketua parlemen majelis tinggi. Para siswa dan mahasiswa yang turun ke jalan sudah berencana melakukan protes atas penunjukan tersebut.
Sesuai dengan Konstitusi Aljazair, Bensalah ditunjuk sebagai presiden sementara maksimal 90 hari sampai pemilihan presiden dapat digelar. Ia tidak diperbolehkan maju dalam pemilihan tersebut. Oposisi abstain dalam pemungutan suara penunjukan Bensalah.
"Saya harus menunaikan tugas nasional untuk mengambil tanggung jawab yang berat ini dalam membawa transisi yang membuat rakyat Aljazair untuk melaksanakan kedaulatan mereka," kata Bensalah, Selasa (9/4).
Jendral Angkatan Bersenjata Ahmed Gaid Salah yang berkuasa dikabarkan juga akan memberikan pernyataan. Gaid Salah menarik dukungnya kepada Bouteflika pada pekan lalu. Kepala Staf Gabungan itu menanggapi keputusan penunjukan Bensalah sangat penting bagi negara yang kaya gas alam tersebut.
Pada Rabu (3/4) lalu ribuan rakyat Aljazair merayakan pengunduran diri Bouteflika. Mereka menari dan bernyanyi diiringi berbagai pidato. Sejumlah mahasiswa mengenakan baju serba hitam sebagai bagian dari protes seni menunjukkan gambar di kaos mereka arti kebebasan bagi mereka.
"Saya merasa sedang berada acara pernikahan demokrasi, sekarang kami berada ditahapan sulit untuk menurunkan sisa elit yang masih berkuasa," kata Said Baroudi, salah satu pengunjuk rasa kepada Aljazirah.
Bensalah yang berusia 77 tahun terkenal sebagai sekutu terpenting Bouteflika. Ia sudah lama menjabat di pemerintahan. Bensalah salah satu elit yang juga ingin diturunkan para pengunjuk rasa.
"Gerakan populer ini memberikan kami keamanan, kredibilitas dan keberanian untuk bergerak ke tahap selanjutnya, di mana para politikus dan warga sipil duduk bersama dan berbicara, kami harus mengikuti cara konstitusional dalam meraih keadilan dan demokrasi," ujar Boroudi.
Organisasi Hak Asasi Manusia Human Right Watch mengatakan pengunduran diri Bouteflika menjadi kesempatan bagi rakyat Aljazair untuk membongkar hukum represif dan memperkuat undang-undang kebebasan publik dan praktiknya. Sejak Arab Spring 2011, gerakan pro-demokrasi Aljazair menjadi gerakan pertama yang memaksa penguasa mundur.
Jutaan rakyat Aljazair sudah menggelar protes sejak 22 Febuari lalu di berbagai kota. Awalnya mereka menentang keputusan Bouteflika maju lagi dalam pemilihan umum tapi setelah pemimpin 82 tahun itu berjanji tidak maju lagi pengunjuk rasa meminta Bouteflika untuk mengundurkan diri.
"Mundurnya Bouteflika ini menjadi langkah pertama mengakhiri kekuasan otokratis," kata Direktur Human Rights Watch untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Sarah Leah Wilson.
Ikuti Whatsapp Channel Republika