REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta kepada presiden dan wakil presiden terpilih memimpin Indonesia periode 2019-2024 untuk turut fokus membenahi masalah ketenagakerjaan. Menurut dia, isu ketenagakerjaan yang mesti diperhatikan yakni terkait upah, produktivitas, dan kualitas.
Wakil Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan, dibanding Vietnam, Cina, dan Bangladesh, jam kerja Indonesia terendah. Namun, dari segi upah cukup tinggi. Menurut dia, Indonesia sementara ini masih disibukkan oleh masalah seputar itu.
“Jadi kita belum bicara mengenai produkvitas, argumentasi kita, bagaimana agar kualitas sumber daya manusia terus membaik,” kata Shinta di Jakarta, Rabu (10/4).
Shinta mengatakan, eksekutif dan legislatif pada periode selanjutnya harus kembali menemukan formula baru untuk memacu produktivitas tenagakerja. Antara jam kerja dan upah harus disesuaikan, dengan tidak melupakan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan bisnis.
“Tentu kita harus susun kembali formula terbaik, seperti apa kenaikan upah minimum pekerja (UMP) yang baik. Harus fair antara penerima kerja dan pemberi kerja,” ujar Shinta.
Adapun dari sisi penyaluran tenaga kerja, Shinta menyoroti program link and match yang saat ini tengah dilakukan pemerintah. Menurut dia, program tersebut belum dengan baik. Terdapat banyak kendala yang dihadapi.
Salah satunya terkait ketidakharmonisas antara skill yang dibutuhkan industri dan keterampilan yang dimiliki para siswa-siswi sekolah menengah kejuruan. “Jadi, soal link and match ini juga harus clear,” ujarnya.
Karena itu, daya saing sumber daya manusia di Indonesia menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah ke depan. Sebab, kualitas sumber daya manusia berkaitan langsung dengan daya saing Indonesia di tingkat dunia. Apindo mencatat, kualitas manusia tersebut, setidaknya ada tiga hal yang harus diperbaiki. Yakni memacu daya saing, membangun manusia unggul, serta ketahanan nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika