REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence mendesak PBB untuk segera mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai pemimpin sah negara Venezuela. Ia meminta PBB untuk turut angkat bicara menyoal krisis di negara kaya minyak itu.
"Sudah waktunya PBB berbicara. Kini negara-negara di dunia telah berbicara, sudah waktunya bagi PBB untuk mengakui Presiden Sementara Juan Guaido sebagai presiden Venezuela yang sah dan mendudukkan wakilnya dalam pemerintahan," kata Pence kepada Dewan Keamanan PBB, Rabu (10/4) waktu setrmpat, dikutip Anadolu Agency, Kamis.
Pence juga menuntut PBB mencabut kepercayaan utusan PBB Venezuela di AS, Samuel Moncada. Sebagai gantinya, Pence meminta PBB menempatkan perwakilan Guaido tanpa penundaan.
"Dengan segala hormat, Tuan Duta Besar, Anda seharusnya tidak berada di sini," kata Pence. "Anda harus kembali ke Venezuela dan memberi tahu Nicolas Maduro bahwa waktunya sudah habis. Sudah waktunya baginya untuk pergi," Pence menambahkan.
Sikap Pence itu merujuk pada presiden Venezuela yang bersikeras bahwa dirinya adalah target dari upaya kudeta yang diatur oleh AS sehingga ia pun telah menolak berkali-kali seruan untuk menyerahkan kekuasaan. Moncada, sebelumnya mengatakan AS bertujuan untuk mengusir perwakilan Venezuela dari badan internasional dan memaksakan pejabat Venezuela. "Bahwa kami tidak yakin siapa yang mereka wakili secara tepat," kata Moncada.
AS adalah negara pertama yang mengakui Guaido hanya beberapa jam setelah ia menyatakan dirinya sebagai presiden sementara negara Amerika Latin pada Januari. Organisasi blok regional negara-negara Amerika dan 54 negara mengikuti langkah AS, termasuk sebagian besar di wilayah tersebut.
Venezuela mengalami kekacauan ekonomi dan politik dalam negeri oleh protes sejak Januari. Maduro disumpah untuk masa jabatan kedua, sementara Guaido menyatakan dirinya pemimpin beberapa hari kemudian.
Venezuela berada dalam pergolakan krisis kemanusiaan dan ekonomi di tengah kebuntuan politik antara Guaido dan Maduro. Washington pun telah meningkatkan tekanan diplomatik dan ekonomi pada presiden Venezuela, termasuk memberikan sanksi kepada perusahaan minyak milik negara.
Kebuntuan politik terjadi ketika Venezuela bergulat dengan krisis ekonomi yang telah menyebabkan kekurangan bahan makanan pokok akut. Venezuela juga telah berulang kali mengalami pemadaman listrik yang meluas. Ekonomi Venezuela mengalami penurunan tajam menyusul penurunan harga minyak mentah global, ekspor utama negara itu.